KOTA – Pemberian layanan gratis rawat inap kelas III bagi warga Jepara yang kurang mampu dievaluasi kemarin. Pemaparan evaluasi disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Dwi Susilowati didampingi Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jepara di ruang rapat Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi.

Setelah mulai diberlakukan sejak awal tahun ini, layanan gratis kelas III bagi warga Jepara mengalami beberapa kendala. Di antaranya fasilitas kesehatan yang kurang memadai, kurangnya tenaga kesehatan, dan persyaratan administrasi dari pasien.

“Sejak dicanangkan program layanan  gratis, kami langsung gerak cepat menyesuaikan kondisi di puskesmas. Namun kendala di lapangan, membuat pelayanan terhadap warga terkendala. Meskipun begitu, kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Dwi Susilowati.

Seperti yang terjadi di Puskesmas Kalinyamatan. Salah satu dokter pindah tugas ke luar daerah. Sampai saat ini belum ada pengganti. Terkait sarana prasarana, di beberapa puskesmas hampir menolak pasien. Hal ini karena kekurangan ruangan  rawat inap kelas III. Namun dengan adanya pelayanan gratis, ruang persalinan yang tidak digunakan, dialihkan untuk menampung pasien.

 “Dari pada menolak pasien, kami tempatkan di ruang bersalin. Kondisi ruangan juga hampir sama dengan ruang kelas III. Dengan kondisi seperti ini, kami berharap kepada pemkab  untuk memperhatikan pemerataan tenaga kesehatan serta perbaikan sarpras. Hal ini untuk menunjang pelayanan,” imbuhnya.

Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi menyatakan, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada DKK Jepara yang berinisiatif menyampaikan evaluasi kepada pemkab. Puskesmas sebagai ujung tombak relaisasi program layanan gratis kelas III. Diharapakan, dengan kondisi apapun pelayanan prima harus dikedepankan.

“Kesehatan sebagai salah satu program prioritas kami. Tahun 2022 ditargetkan 21 puskesmas memiliki standar fasilitas kesehatan yang sama. Kami juga mohon kepada DKK  mendata tenaga kesehatan di setiap puskesmas. Sehingga data tersebut bisa dijadikan rujukan dalam penempatan tenaga kesehatan,” ujarnya.

(ks/war/zen/top/JPR)