Hingga saat ini, ada 24 lokasi tambang ilegal di sepuluh kecamatan. Namun, pemkab tak berdaya untuk menindak. Padahal, surat edaran (SE) gubernur mengenai larangan melakukan pertambangan ilegal sudah ada.

Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sampang menyebutkan 24 galian C ilegal di sepuluh kecamatan. Dari sekian lokasi, hanya tiga yang mempunyai izin pertambangan rakyat (IPR). Namun, ketiganya belum mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) untuk terus beroperasi.

Di Kecamatan Camplong ada tujuh lokasi pertambangan. Sementara di Kecamatan Sampang, Torjun, dan Banyuates, masing-masing tiga lokasi. Di Kecamatang Kedungdung dan Ketapang, masing-masing dua lokasi. Lalu, Kecamatan Omben, Sokobanah, Tambelangan, dan Jrengik, masing-masing satu lokasi.

Ketua Komisi III DPRD Sampang Moh. Nasir mengatakan, izin pertambangan merupakan wewenang pemerintah provinsi. Namun, upaya pencegahan dan penertiban merupakan kewenangan pemkab. ”Setelah kami telusuri, mayoritas penambang tidak ada yang berizin untuk melakukan pertambangan alias ilegal,” katanya Sabtu (18/11).

Nasir menilai pemkab telah mengabaikan SE Gubernur Nomor 545/1541/119.2/2014 tentang Tindak Lanjut UU 23/2014. Bahwa, penambang yang belum mengantongi izin atau masih dalam proses tidak diperkenankan melakukan atau melanjutkan aktivitas pertambangan sebelum IUP dan IPR terbit.

IUP memang dikeluarkan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Jawa Timur. Namun, untuk memperlancar perizinan disarankan berkoordinasi dengan dinas perizinan di tingkat kabupaten. Dengan demikian, pemkab bisa mengetahui lokasi galian C yang belum mengantongi izin.

”Selama ini DPMPTSP, DLH, dan satpol PP melakukan pembiaran. Kami akan panggil dinas terkait agar persoalan ini segera ada solusi,” ujarnya.

Pihaknya meminta semua pihak tegas menangani pertambangan. Komisi III berencana menyurvei sejumlah lokasi pertambangan dan meminta penambang mengurus izin. ”Kalau mokong, pemkab harus tegas menutup lokasi pertambangan,” pintanya.  

Politikus Partai Gerindra itu mendesak satpol PP bertindak tegas terhadap penambang ilegal. Meski pemkab tidak mempunyai kewenagan menertibkan, upaya pencegahan harus tetap dilakukan. 

”Satpol PP jangan seperti macan ompong yang hanya bisa diam dan melihat,” ucapnya. Kasatpol PP Sampang Hadi Kusno belum bisa dimintai keterangan terkait penertiban pertambangan ilegal.

(mr/nal/luq/bas/JPR)

Source link