Pohon trinil sebagai destinasi utama berada di komplek KPH Tuban. Sehingga pengelolaannya kombinasi antara perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). ‘’Rencananya akhir Desember ini ada pembaruan kerjasama antara perhutani, LMDH, dan pihak desa,’’ tutur Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Lembor Andik Setijono kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (16/12).

Andik menjelaskan, dalam pembaruan memorandum of understanding (MoU) nanti juga terdapat sharing (pembagian) hasil. Namun, dia mengaku belum mengaku secara teknis mekanismenya nanti. ‘’Mungkin nanti ada sharing juga. Tapi untuk teknisnya saya belum tahu pasti,’’ ujar Andik. 

Apakah pembaruan MoU nanti melibatkan Pemkab Lamongan? Andik mengaku kemungkinannya ada. Sebab paska dibuka, pihaknya melaporkan ke Pemkab Lamongan. ‘’Kita juga melaporkan ke Pemkab,’’ imbuhnya.Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (Disparbud) Lamongan Chairil Anwar mengaku belum mendapatkan informasi adanya pembaruan kerjasama pengelolaan wisata pohon trinil. ‘’Setahu saya selama ini pohon trinil memang dikelola oleh perhutani dan LMDH,’’ katanya. 

Anwar, sapaan Chairil Anwar mengaku pernah melakukan sharing dengan pihak perhutani, yakni kerjasama dengan pemkab harus diarahkan menjadi lahan dengan tujuan istimewa (LDPI) terlebih dulu. Dia menilai pemkab seharusnya dilibatkan dalam pengelolaan, karena lahan berada di wilayah Kabupaten Lamongan. ‘’Semestinya pemda juga harus dilibatkan. Tapi kita masih mempelajari teknis kerjasama dengan perhutani seperti apa,’’ pungkasnya.

(bj/ind/nas/faa/JPR)

Source link