Menurut dia, sesuai target, Juni ini seharusnya sudah terisi. Namun belum bisa direalisasikan karena terkendala proses seleksi yang saat ini masih berlangsung di Provinsi Jatim. Dan penambahan itu akan dilakukan untuk bawaslu provinsi dulu, kemudian menyusul panwas kabupaten. ‘’Penambahan di tingkat kabupaten menjadi kewenangan provinsi,’’ imbuhnya.

Sesuai dalam UU No 07 Tahun 2017 tentang pemilu, kata Toni, untuk nama panwaskab Lamongan bakal dirubah menjadi badan pengawas pemilu (bawaslu). Untuk mengisi kekurangan dua orang di panwaskab Lamongan akan dilakukan seleksi terbuka seperti pada saat tes sebelumnya. Meskipun sebelumnya banyak calon Panwaskab Lamongan yang tidak lolos dalam tiga besar.

Bahkan, untuk tiga personel panwaskab saat ini, sebelum diperpanjang nantinya juga akan dievaluasi kinerjanya oleh Bawaslu Jatim. Karena hasil evaluasi itu akan menjadi acuan untuk dilanjutkan atau tidak menjadi anggota Bawaslu Lamongan 

(bj/msu/feb/faa/JPR)

Source link