Pemilu merupakan sebuah ”Transmission of Belt”. Dengan demikian, kekuasaan yang berasal dari rakyat bergeser menjadi kekuasaan negara. Pemilu menemukan titik urgensitas sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat.

Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. (Diding Rahmat, 2018, PILKADA DAMAI).

Berdasarkan pasal 22E ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945, tanggung jawab penyelenggaraan pemilihan umum berada di suatu komisi penyelenggara pemilihan umum, yang sekarang oleh undang-undang dibagi ke dalam 2 (dua) organ negara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Meskipun demikian, demokrasi tidaklah sempurna. Potensi masalah penyelenggaraan pemilu meliputi efektivitas dan efisiensi anggaran, ancaman money politic dan black campaigne yang masif hingga profesionalitas penyelenggara.

Hingga kini para stakeholder belum dapat merumuskan strategi jitu melumpuhkan tingkat pragmatisme masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menanti momentum pilkada atau pemilihan umum untuk memperkaya diri dengan menjual nama rakyat. Padahal pilkada berkualitas dan berintegritas memerlukan dukungan masyarakat terhadap pengawasan terhadap potensi pelanggaran.

Suatu pemilu ideal adalah bila mampu diselenggarakan oleh para penyelenggara yang selain cakap, juga memiliki integritas yang tinggi. Mereka bekerja secara taat asas, berpijak di atas aturan yang jelas, memastikan, dan gampang diterapkan.

Berdasarkan hal diatas maka proses penyelenggaraan pemilu tergantung pada kredibilitas penyelenggaranya, KPU dan Bawaslu maupun ketingkat yang paling bawah (PPK/PPS). Sebab pemilu yang bermartabat sangat bergantung pada karakteristik penyelenggra pemilu.

Asas-asas penyelenggara pemilu merujuk sistem perundang-undangan sehingga menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Tugas utama mereka memang mengonversi suara menjadi kursi penyelenggara negara.

Untuk mendukung capaian ini, penyelenggara pemilu harus mendasarkan kerjanya pada beberapa prinsip-prinsip. Yaitu independen, imparsialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan berjiwa melayani.

Mengacu standar International Institute for Democrcy and Electoral Assistence, terdapat landasan filosofi dan normatif yang menjadi prinsip utama EMB dalam menyelenggarakan pemilu. Yakni, independen, imparsialitas, integritas, transparansi, profesionalisme dan mengutamakan pada pelayanan (service-mindedness).

Maka dari itu diharapkan penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan perturan lainya. Sehingga dapat sukses proses dan sukses hasil. 

(ks/top/top/JPR)