Tetapi Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana minta supaya Perbekel tak perlu khawatir atas kasus serupa. “Saya rasa perbekel tidak usah khawatir, persoalan kesalahan jika seandainya ini salah,” kata Suradnyana, Kamis (9/11) kemarin.

Menurutnya, pihaknya masih belum mengetahui secara pasti penyebab hingga Suteja terjerat kasus korupsi. “Kita belum tahu secara pasti, apa karena APBDes pemakainnya, apa karena pemakaian PAD-nya? Ini yang kita belum tahu,” ungkap Suradnyana.

Yang pasti, menurut Suradnyana, dirinya sebagai kepala daerah wajib harus melindungi, jika Kepala Desa berada di koridor yang telah ditentukan. Pasalnya sejak awal proses pengelolaan ABPDes oleh perbekel selalu didampingi Camat dan Dinas PMD.

 “Seandainya pengelolaan sudah dengan baik tapi masih ada kesalahan, saya siap sebagai kepala induk pemerintahan, untuk mencarikan solusi,” ujar Suradnyana.

 Bupati Suradnyana pun meminta agar kasus yang membelit Suteja bisa dijadikan sebagai pelajaran dalam mengelola APBDes. Apalagi dalam waktu dekat akan ada MoU antara Polres Buleleng dengan Pemkab Buleleng dalam pengawasan pengelolaan dana desa, yang merupakan tindaklanjut dari MoU antara Polri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri.

 Sementara itu Wakapolres Buleleng, Kompol Ronny Riantoko menjelaskan, pihaknya sudah mengantisipasi betul kondisi ini. Mantan Kasal Lantas Polres Buleleng itu tak menampik jika dana desa sangat rentan disalahgunakan. Bahkan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan.

 “Kasus ini bisa dijadikan pembelajaran. Karena potensi penyelewengan itu mulai dari tahap perencanaan. Nanti, jika MoU sudah ditandatangani, disitulah, peran kepolisian dalam hal ini Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan, bertugas mendampingi, membina dan mengawal aparat desa, dalam mengelola dana desa,” jelas Kompol Ronny.

 Jika ada indikasi penyelewengan, lanjut Ronny, Bhabinkamtibmas berperan mengingatkan dan melaporkan indikasi tersebut kepada pimpinan atau Kapolsek wilayah setempat. Namun, jika peringatan itu diabaikan dengan tetap melakukan penyelewengan, maka tindakan tegas akan diambil.

“Kalau tetap melakukan pelanggaran, baru ditindak tegas. Kami akan mengawal bersama Inspektorat. Ini tujuannya, agar pembangunan di desa berjalan dengan baik,” pungkas Kompol Ronny.

Rencananya, tak lama lagi Polres Buleleng akan menandatangai MoU dengan Pemkab Buleleng. Utamanya dalam hal pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa, khusus dana desa yang berasal dari ABPD. Untuk itu, perbekel yang ada di Kabupaten Buleleng mendapat warning untuk tidak menyelewengkan dana desa yang tidak sesuai peruntukan. 

(bx/dik/ima/yes/JPR)

Source link