Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, PNS di lingkungan pemkot sudah banyak pengalaman dalam menghadapi pemilu baik legislatif, kepala daerah, serta presiden. Sehingga mereka sudah tahu apa yang harus diperbuat saat pesta demokrasi itu digelar. Kaidah netralitas ASN memang sudah diatur, namun Rudy meminta tidak ada aturan yang berlebihan.

“Masak foto sama calon gubernur saja tidak boleh. Itu kan berlebihan. Termasuk jari tangan yang memberi isyarat tertentu kan juga tidak ada masalah,” katanya.

Yang terpenting, lanjut Rudy, PNS tidak ikut kampanye dan agenda pilgub lainnya yang menunjukkan bahwa dia bergabung dalam tim sukses seorang calon. Jika memang ada PNS di lingkungan pemkot melanggar aturan itu, dia meminta diproses sesuai prosedur. Bahkan dia memastikan tidak akan mengikutsertakan PNS dalam kampanye atau pun menghimpun dukungan untuk kemenangan partainya. “Nggak boleh kalau ikut kampanye, tapi kalau berbincang dengan calon ya boleh-boleh saja,” imbuhnya.

Netralitas PNS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam pasal 3 tertulis jika pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di pasal selanjutnya disebutkan bahwa untuk menjamin netralitas pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. 

“PNS punya hak politik, yaitu punya hak pilih. Kami menyampaikan seluruh PNS di Pemkot Solo untuk menggunakan hak politiknya demi masa depan Jawa Tengah,” tegasnya.

(rs/irw/bay/JPR)