Kasipidsus Kejari Bangkalan Hendra Purwanto mengutarakan, sejauh ini memang belum ada laporan pengaduan (lapdu) ke lembaganya mengenai program pembangunan balai desa. Dia hanya mengetahui dari media terkait dugaan banyaknya kejanggalan.

”Belum ada laporan pengaduan ke kami. Tapi, kami tetap pantau. Kami akan berkoordinasi dengan pihak intel,” tegasnya Jumat (12/1).

Karena kegiatan tersebut menggunakan dana APBD, kata Hendra, tentu sesuai perintah Presiden Joko Widodo, aparat penegak hukum (APH) harus menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan penyelidikan.

”Kami harus menunggu hasil audit BPK dulu. Biasanya, setelah tutup anggaran dua bulan BPK turun,” katanya.

Setelah mekanisme itu dilalui, baru kejari bisa melangkah lebih jauh. Namun, saat ini kejari tetap melihat kondisi yang ada. Termasuk, memantau dan mengklarifikasi pelaksana kegiatan tersebut.

”Jadi, selama BPK belum turun, ya tindakan kami bukan masuk ranah penyelidikan. Tapi, klarifikasi saja dulu,” terangnya.

Namun, lanjut Hendra, sepanjang itu bisa dilaksanakan dengan benar, sebenarnya tidak ada persoalan. Karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam program pemerintah wajib melaksanakan sesuai perencanaan.

”Harus dikerjakan dengan benar. Sedikit pun tidak boleh ada tindakan menyimpang,” imbaunya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Kasmu mengatakan, lembaganya terus berupaya mencari tahu sejauh mana realisasi pembangunan balai desa. Dia bersama anggota yang lain akan rutin menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah desa. Sebab, dipastikan banyak kejanggalan dalam pengerjaan.

”Buktinya, di Kecamatan Blega. Ada yang baru selesai fondasi. Juga, hanya tumpukan batu. Padahal, anggaran yang masuk ke desa 100 persen,” ungkapnya.

Komisi A tidak akan tinggal diam. Dia akan terus mengecek ke sejumlah desa. Namun, sifatnya tanpa pemberitahuan. ”Yang selesai kan Kwanyar dan Blega. Selanjutnya, kecamatan lain. Sesuai yang pernah kami panggil, kami sidak,” janjinya.

Sebelumnya, Kabid Pemdes DPMD Bangkalan Soni menjelaskan bahwa DPMD sifatnya hanya melanjutkan usulan dari bawah (desa). Terjadi keterlambatan atau tidak dalam kegiatan, itu menjadi urusan pihak desa.

Hanya, pencairan anggaran memang akhir tahun. Sebab, pengesahan PAK APBD 2017 juga terlambat. Kemudian, ketentuannya harus dibangun di tanah percaton. Tidak boleh di tanah pribadi.

(mr/daf/onk/bas/JPR)