TAK KUNJUNG RAMPUNG: Pasar Kronong di Kelurahan Mayangan ini tidak selesai tepat waktu.
(Zainal Arifin/Jawa Pos Radar Bromo)

MAYANGAN – Pemkot Probolinggo akhirnya bersikap tegas terkait molornya proyek revitalisasi Pasar Kronong di Kelurahan/ Kecamatan Mayangan. Pelaksana proyek itu telah diputus kontrak.

Hingga batas waktu pengerjaan Rabu (27/12), CV Yala Indah Perkasa sebagai pelaksana, hanya mampu menyelesaikan pekerjaan 79,99 persen. Padahal, pelaksana proyek sudah mendapatkan tambahan waktu sepekan untuk menyelesaikan proyek senilai Rp 1,4 miliar tersebut.

Kepastian diputus kontraknya CV Yala Indah Perkasa, disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo Gatot Wahyudi. “Kami sudah putus kontraknya pada 27 (Desember) lalu. Sebab, mereka tak bisa menyelesaikan hingga 100 persen,” terangnya pada Jawa Pos Radar Bromo.

Selain diputus kontrak, pelaksana juga menerima sanksi. Di antaranya membayar denda penambahan waktu sekitar Rp 14-15 juta. Serta, denda karena tak mampu menyelesaikan proyek, antara Rp 70-80 juta.

“Untuk termin terakhir proyek itu belum dicairkan. Karena menunggu sisa pekerjaan yang tengah diselesaikan sekarang. Proses pencairan juga masih panjang. Nantinya akan dilakukan peninjauan oleh pengawas dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen, Red). Termasuk kami hitung secara detail bahan yang ada,” ujar mantan Kabag Humas dan Protokol itu.

Ya, meski sudah diputus kontrak, namun pelaksana masih menggarap proyek di lokasi. Yakni, menyelesaikan atap pasar karena bahan-bahan untuk tahap itu siap dikerjakan.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Riyanto membenarkan jika proyek tersebut diputus kontrak. Mengingat hasil yang dicapai tak sesuai dengan progres yang diharapkan.

Selain itu, politisi PDIP itu meminta DKUPP untuk menyiapkan langkah-langkah hukum. Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah ada unsur kesengajaan sehingga proyek itu tidak selesai tepat waktu.

Hasil itu akan menjadi rujukan, apakah rekanan itu akan masuk daftar hitam atau tidak. “Jika ada unsur kesengajaan, maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.

Sementara itu, dalam pantauan Jawa Pos Radar Bromo, sejumlah pekerja tampak masih menggarap proyek tersebut. Ridho, penanggung jawab proyek tidak ada di lokasi. Pekerja itu juga tidak tahu-menahu jika proyek itu diputus kontrak.“Yang pasti belum selesai,” katanya.

(br/rpd/mie/mie/JPR)

Source link