KOTA – Sempat melalui proses sosialisasi dan penjaringan usulan, KPU Kabupaten Jepara akhirnya menetapkan pada pemilihan umum 2019 akan tetap bertahan pada lima daerah pemilihan (dapil). Hal ini terungkap dalam uji publik penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Jepara dalam Pemilu 2019 yang digelar di Hotel Syailendra Jepara siang kemarin.

Ketua KPU Kabupaten Jepara, M Haidar Fitri mengatakan, pihaknya melewati proses yang cukup panjang. Sejak November lalu, sudah dilakukan sosialisasi penataan dapil. Setelahnya pihaknya melakukan penjaringan usulan.

Pada penjaringan usulan tersebut, masuk beberapa usulan penataan dapil. Mulai dari lima, enam, tujuh, delapan, hingga sembilan dapil. ”Setelah ada usulan-usulan itu, kami godok dan disetujui dua usulan yakni 5 dan 8 dapil,” katanya kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Haidar menjelaskan, dua usulan itu dikaji lagi KPU dengan memperhatikan tujuh aspek penataan dapil. ”Dari kajian ini ternyata lima dapil lah yang dinilai lebih taat dan patuh pada tujuh aspek itu,” ungkapnya.

Sementara untuk usulan delapan dapil, Haidar menjelaskan, tidak bisa diterapkan lantaran tidak memenuhi prinsip proporsional dan kesinambungan. Prinsip proporsional tidak terpenuhi karena kekhawatiran akan hilangnya suara pemilih semakin besar. ”Karena satu kursi di dapil itu semakin sedikit maka peluang dari peserta pemilu untuk bisa memperoleh kursi akan semakin terkurangi. Kami asumsikan kalau peserta pemilu besok itu ada kisaran 15, kalau kursinya hanya empat di satu dapil, ada sebelas suara parpol yang hilang dan ini tidak cocok dengan sistem pemilu yang proporsional terbuka. Ini tidak betul,” katanya.

Selain iu, delapan dapil juga dinilai tidak bisa memenuhi prinsip kesinambungan. ”Kalau lima dapil sudah memenuhi, karena sudah dipakai di tiga pemilu yakni 2004,2009 dan 2014 tidak ada masalah,” ujarnya.

Sementara terkait masalah-masalah mendekatkan pemilih pada wakilnya, Haidar menjelaskan, itu merupakan ranah partai. ”Kedekatan wakil dengan pemilihnya bukan soal lima atau delapan dapil, tapi tanggungjawab wakil terhadap pemilih di masing-masing dapil,” terangnya.

Khusus untuk uji publik yang dilakukan siang kemarin, Haidar menjelaskan, KPU ingin benar-benar melaksanakan prinsip keterbukaan publik. ”Hasil kajian kami sampaikan lagi pada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab meskipun sebenarnya KPU punya kewenangan. Harapannya hal semacam ini bisa ditularkan pada masyarakat,” urainya.

Salah satu tokoh agama yang hadir dalam uji publik kemarin, Danang Kristiawan mengatakan, dia mengikuti proses penataan dapil sejak awal. Dia sendiri menilai, perubahan perlu dilakukan jika ada masalah dengan kondisi yang saat ini atau harus berubah ke arah lebih baik. ”Saya rasa tidak ada hal yang mendesak sehingga harus menjadi delapan dapil, tidak ada jaminan juga wakil akan lebih dekat jika pakai delapan dapil,” imbuhnya.

(ks/emy/zen/top/JPR)