SRAGEN – Kabar adanya pemotongan dan pemungutan iuran bagi warga yang mendapat bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) menuai reaksi dari Wakil Bupati (Wabup) Sragen Dedy Endriyatno. Pihaknya menegaskan tidak boleh ada pungutan bagi warga penerima bantuan tersebut.

Untuk menyelidiki kasus tersebut, Wabup meminta pemerintah kecamatan dan inspektorat untuk terjun ke lokasi. Dia menegaskan apapun bentuk pungutannya tidak dibenarkan.

”Apapun itu tidak boleh dilakukan. Terlebih lagi hal itu dilakukan pada warga miskin penerima bantuan RTLH,” tegas Dedy.

Dia menyampaikan, seharusnya jika alasan untuk materai, laporan proposal dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab desa. Desa sudah ada anggaran operasional.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Tatag Prabawanto juga menegaskan, seharusnya tidak boleh ada pungutan ataupun potongan bagi penerima RTLH. ”Tidak boleh ada pungutan. Semua penerima RTLH sudah melalui survei dari dinas sosial. Semua bantuan murni, tidak boleh ada pemotongan,” tegas Tatag.

Pihaknya menyampaikan, selama ini tidak ada ketentuan atau arahan dari pemkab untuk melakukan pemotongan terhadap bantuan RTLH. Apalagi  sampai nominal potongan tersebut hingga Rp 300 riu, jelas hal tersebut tidak bisa dibenarkan.

Tetapi secara teknis terkait biaya administrasi, pembelian materai dan pembuatan laporan (SPj) ketentuannya ada pada dinas sosial sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyalurkan bantuan RTLH.

Kabag Pemerintahan Desa Setda Sragen Suhariyanto mengatakan, terkait biaya administrasi, SPj, materai dan proposal memang ada biayanya. Tapi untuk pembuatan proposal dan biaya administrasi tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak desa.

 ”Proposal bisa dibuatkan desa, termasuk materai dan sebagainya. Nanti yang bersangkutan (penerima bantuan) bisa dikasih tahu kalau ini ada beli materai, tapi tak ada pemotongan,” jelasnya.

(rs/din/bay/JPR)

Source link