Kapolres juga siap melakukan tindakan tegas terhadap pelaku money politics. Sebab, money politics dalam pilkada jika terbukti dapat diberi sanksi pidana.

Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, para pemberi dan penerima uang  diancam hukuman kurungan paling cepat 36 bulan hingga 72 bulan. Sedangkan untuk denda sebesar Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

Pihaknya juga sudah memetakan 12 TPS rawan berdasarkan kondisi geografis. “12 TPS itu sulit dijangkau dan aksesnya pun butuh kendaraan trail untuk menuju ke lokasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kordiv Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaskab Bojonegoro Mujiono mengungkapkan, saat ini sudah ada 10 laporan indikasi bagi-bagi uang menjelang coblosan. 

Menurut dia, kondisi semua TPS memang berpotensi terdapat politik uang. Saat ini, kondisi masyarakat akar rumput memang butuh pengawalan. Karena itu, pihaknya melakukan patroli. Hanya, dia mengakui jika patroli dilakukan masih kurang maksimal. Alasannya, minimnya personel di lapangan.

Dalam satu kecamatan misalnya. Hanya ada tiga komisioner panwascam.

Dari data didapat, sampai saat ini sudah terdapat informasi indikasi politik uang sebanyak 10 kali. Hanya, itu sebatas informasi saja. Sebab, belum sempat dibuktikan.

Dia mengatakan, hampir semua TPS di Bojonegoro memiliki potensi terjadi politik uang. Hanya, paling besar potensinya di kawasan pedesaan. Semakin pelosok dan jauh dari informasi, kian besar potensi politik uang. Sebab kawasan tersebut tidak ramai dan jauh dari pengawasan.

“Kawasan pedesaan sangat rentan politik uang,” imbuh dia.

Dia menyayangkan, banyaknya kasus politik uang tidak didasari pemahaman akan sanksi. Padahal, baik pemberi uang maupun penerima, tidak lepas dari sanksi. Tidak tanggung-tanggung, sanksi diberikan pun sangat besar. Menurut dia, sanksi ini perlu diketahui masyarakat banyak.

Deklarator Aliansi Masyarakat Sipil Anti Money Politics (AMAN) Ahmad Syahid berharap agar panwaskab lebih serius tanggulangi politik uang. Sebab, politik uang terus terjadi hingga saat ini. Dia mengatakan, realitas sosial saat ini, uang masih menjadi alat penentu jadi tidaknya pemimpin daerah. Tentu saja ini sangat merusak demokrasi.

“Sudah sewajarnya panwaskab dan seluruh jajarannya ke bawah bekerja lebih keras untuk mengantisipasi politik uang,” kata Syahid.

Selain itu, dia berharap agar KPU dan parpol memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Sehingga, banyak pemilik suara tergerak hatinya untuk mencoblos bukan karena uang tapi karena nurani. Sebab, kata dia, bisa jadi, selama ini banyak masyarakat tidak tahu kalau politik uang itu berpotensi pidana dan ada sanksinya.

“Pendidikan politik itu penting. Jangan-jangan mereka tidak tahu kalau ada sanksi pidananya,” pungkas dia. (zky/nas)  

(bj/*/bet/JPR)

Source link