Sarjono, kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PDPontren) Kemenag Kabupaten Pasuruan mengatakan, selama 2017, Madin baru yang mendaftar memang cukup tinggi. Salah satu penyebabnya, antusiasme masyarakat untuk membentuk Madin lantaran ada program Wajib Madin di Kabupaten Pasuruan.

“Dari data di akhir tahun 2016, ada 1.284 Madin yang memiliki legalitas dan beroperasi. Dan, tercatat sampai akhir 2017, ada 1.391 Madin yang legal. Ini berarti, ada tambahan 107 Madin baru selama setahun ini,” terangnya.

Kenaikan itu, termasuk tinggi. Sebab, sebelumnya, jumlah Madin di Kabupaten Pasuruan cenderung stagnan. Bahkan, yang mengurus legalitas Madin tak sampai 10 lembaga per tahun.

Meskipun begitu, menurut Sarjono, legalitas Madin sifatnya imbauan. Karena itu, tidak ada sanksi khusus bagi Madin yang belum terdaftar di Kemenag. Namun, sejak ada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 21/ 2016 tentang Pelaksanaan Wajib Madin, masyarakat mulai mengurus legalitas Madin.

Dilanjutkan Sarjono, Madin yang mengajukan legalitas, merupakan Madin yang sudah beroperasi. Ada juga Madin yang baru berjalan. 

Artinya, saat legalitas diajukan, proses kegiatan Madin sudah berjalan. Sudah ada tempat, pengajar, santri, dan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, Kemenag tinggal memverifikasi dan melihat syarat-syarat kelangkapan administrasi.

(br/fun/eka/fun/JPR)

Source link