Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Koes Widarbo memaparkan, program PTSL (dulu Prona) yang berlangsung selama 2017 lalu telah mencakup pada 31 Desa dalam 17 Kecamatan di Kabupaten Jember. Hasil dari realisasi PTSL itu, kata Koes, tentu saja semakin memperkecil jumlah tanah tanpa dokumen formal (sertifikat tanah) sebagai bukti kepemilikan. ”Pada 2017 kami juga sudah meredistribusi 50 bidang tanah di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji,” ujarnya. 

Selain melalui  PTSL, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember juga mengupayakan sertipikasi kepemilikan tanah masyarakat lewat program Sertipikasi UMKM  (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Khusus pada 2017 kemarin, Desa Tutul Kecamatan Balung, yang banyak dari warganya menjadi pelaku UMKM, mendapatkan jatah sertipikasi sebanyak 100 bidang. “Pada Mei 2017, di Malang, Presiden Jokowi menyerahkan 1.000 sertifikat PTSL. Disusul pada Juni  2017 di Jember, 3.000 sertifikat PTSL untuk beberapa kabupaten, salah satunya Jember,” kata Koes menjelaskan. 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Koes Widarbo
(KANTOR PERTANAHAN FOR RADAR JEMBER)

Koes melanjutkan, di tahun itu, pihaknya bukan hanya fokus pada upaya sertifikasi tanah masyarakat. Lebih dari itu, tanah negara yang sebelumnya dokumentasi kepemilikannya belum tuntas, akhirnya berhasil diselesaikan. “Totalnya ada 12 sertifikasi tanah aset instansi pemerintah, 3 bidang aset Kementerian Agama, 7 bidang Aset Kepolisian RI, dan 2 bidang aset TNI,” jelas Koes.

Di luar semua itu, disampaikan pula bahwa kemitraan dengan instansi lain menjadi hal penting lain yang bisa memberi perbaikan pada tata laksana sertifikasi tanah. Menurut dia, suksesnya capaian target PTSL 2017 kemarin tidak lepas dari dukungan Bupati Jember dr Faida MMR dan jajaran di bawahnya, termasuk camat dan Kades di Jember. “Serta dukungan dari Kejari Jember, Polres Jember, dan Kodim,” kata dia.

Menyadari pentingnya membangun hubungan yang harmonis dengan stakeholders itulah, pada Oktober 2017 lembaga tersebut sepakat menandatangani perjanjian kerja sama (MoU) dengan Polres Jember terkait Saber Pungli, pemberantasan mafia tanah, dan percepatan legalisasi aset barang milik negara (BMN) Cq. Kepolisian RI. “Juga dengan Kejaksaan Negeri Jember dalam hal Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D),” pungkasnya. 

(jr/was/aro/das/JPR)

Source link