RADARSEMARANG.ID– Keberadaan kampung keluarga berencana (KB) di Demak dinilai sangat membantu capaian Pemkab Demak dalam menekan angka penduduk yang cenderung meningkat tiap tahun. Karena itu, Pemkab Demak melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinpermadesP2KB), dengan serius meminta setiap pemerintah desa (pemdes) di 243 desa yang tersebar di 14 kecamatan pada 2018 agar memberikan anggaran yang cukup melalui dana desa (DD) untuk mendukung operasional kegiatan kampung KB.

Hal ini disampaikan Kabid Pengendalian Penduduk DinpermadesP2KB, Sukardjo, di sela sosialisasi integrasi kampung KB bersama anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Ir Ali Mahir di Desa Merak, Kecamatan Dempet, Senin (13/11/2017) lalu.

Menurutnya, dengan DD itu, kampung KB akan turut mempercepat kesadaran warga dalam ber-KB. “Desa yang belum ada kampung KB, maka dengan DD itu dapat menyusul menjadi kampung KB. Sebab, 2019 semua desa ditargetkan sudah menjadi kampung KB. Intinya, harus ada operasional utnuk kegiatan kampung KB,” katanya.

Anggota DPR RI Ir Ali Mahir menyampaikan, integrasi kampung KB dapat mendorong warga menjadi melek (mengetahui dan mempraktikkan) ber-KB. Menurutnya, banyak alternatif alat kontrasepsi yang dapat dipilih untuk perempuan maupun laki-laki. Paling aman misalnya, ibu-ibu dapat melakukan steril atau memakai alat kontrasepsi IUD atau spiral.

“Jangan sampai pakai IUD dalam artian iki ucul dadi (alat kontrasepsi lepas langsung jadi),” ujar wakil rakyat dari dapil 2 Jateng meliputi Demak, Kudus dan Jepara itu sembari guyonan di hadapan ibu-ibu PKK Desa Merak.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jateng, Wagino mengatakan, dalam menekan angka kelahiran, Pemprov Jateng punya istilah gayeng nginceng wong meteng (hamil). Melalui gerakan itu, BKKBN berharap, ibu-ibu hamil dapat mengatur jarak kehamilan serta membatasi kelahiran anak.

(sm/hib/ton/JPR)

Source link