Raker yang digelar di ruang lobi dewan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Bambang Susilo. Hadir Kepala Bappeda Sutikno Slamet, tiga Administratur KPH di Blora, Manager PT. PLN Persero Area Kudus Rayon Blora dan Cepu. Kepala OPD, Kepala BLH, dan Satpol PP.

Sterilisasi yang dimaksud adalah menebang pohon di kanan kiri jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten. Sebab selama ini pohon-pohon tersebut dianggap membahayakan para pengendara dan warga.

Ketua DPRD Kabupaten Blora Bambang Susilo mengungkapkan, pemotongan pohon di pinggir jalan tersebut sudah saatnya dilakukan. 10 meter kanan kiri jalan harus benar-benar bebas dari pepohonan. Tujuannya lebih kepada keselamatan warga.

Selain itu, nantinya tanah-tanah yang kosong bekas pohon tersebut bisa dimanfaatkan warga untuk aktivitas lainnya. Mulai dari mendirikan warung, ditanami buah-buahan atau lainnya. Sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.

Setelah menerima penjelasan dari ketua dewan, akhirnya tiga Administratur KPH Blora, KPH Cepu, dan KPH Randublatung menyetujui rencana tersebut. Bahkan sudah ada yang memulai. “Hari ini kita duduk satu meja, khusus membahas sterilisasi kanan-kiri jalan raya,” jelas Bambang Susilo.

Bambang mengaku, selama ini banyak warga merasa was-was saat melintas di jalan kawasan hutan. Di samping pohon besar, tua dan mengkhawatirkan. Mulai dari banyak pohon ndoyong, usia tua, berlubang bagian bawahnya dan rawan roboh. “Ini sangat mengkhawatirkan, dan perlu segera ada tindakan serta penyelesaian,” jelasnya.

 Belum lama ini beberapa warga tewas dan dua luka-luka setelah mobilnya remuk tertimpa pohon. Tidak hanya korban jiwa maupun kerugian material, pohon yang roboh itu membuat jaringan PT PLN (Persero) rusak. “Dampaknya, aliran listrik ke ratusan hingga ribuan pelanggan terganggu berjam-jam,” paparnya. 

Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung Joko Sunarto menjelaskan, pada intinya Perhutani setuju dengan usulan sterilisasi kanan kiri jalan tersebut. Selain itu, pihaknya juga sangat merespons rencana itu. Tujuannya untuk keamanan bersama. “Saat ini juga sedang diproses pusat,” terangnya.

(ks/sub/ali/top/JPR)