‘’Stok beras masih aman, kebutuhan pasar masih tercukupi,’’ katanya.

Bagaimana dengan kebijakan pemerintah untuk impor beras? Andi enggan menjawab kebijakan tersebut.

Dia hanya memastikan bahwa selama ini di Lamongan tidak pernah mendapatkan jatah impor beras.

Alasannya, ketersediaan beras masih aman dan selalu surplus setiap tahunnya.

Selain itu, untuk menjaga stabilisasi harga, pihaknya selalu melibatkan pemerintah setempat dalam melakukan operasi pasar. 

Dia menambahkan, kebijakan impor beras tersebut masih akhir Januari. Pihaknya belum mendapatkan informasi pasti mengenai pengelolaan di daerah.

Biasanya, stok tersebut akan digelontorkan ke wilayah yang kekurangan atau minim produksi.

Sementara Lamongan kondisinya cukup. Bahkan gudang bulog melakukan pengiriman  sekitar 500 ton beras ke daerah Madura.

Sementara itu, Mat Iskan, salah satu petani di Lamongan, menyatakan kecewa dengan kebijakan pemerintah yang berencana impor beras.

Menurut dia, pemerintah terlambat dalam menentukan kebijakan. Akibatnya, merugikan petani. 

‘’Kenaikan harga beras ini faktor alam. Seharusnya bisa disiasati dengan cadangan beras pemerintah (CBP),’’ katanya kemarin (15/1). 

Menurut dia, melonjaknya harga beras di pasar merupakan bentuk keteledoran pemerintah dalam merumuskan ketahanan pangan.

Apalagi Indonesia merupakan  negara agraris dengan luas lahan pertanian cukup. Sangat disayangkan apabila harus melakukan impor beras. 

Kebijakan impor beras, lanjut dia, seharusnya menjadi pilihan terakhir ketika tidak ada cadangan beras sama sekali. 

Mat Iskan menuturkan, lonjakan harga beras terjadi karena kebutuhan tinggi, tapi persediaan terbatas.

Sebab, petani masih memasuki musim tanam. Panen sebelumnya, hasilnya kurang maksimal karena kondisi cuaca. 

Menurut dia, pemerintah seharusnya memiliki pertimbangan lebih sebelum menentukan kebijakan.

Selama ini, petani masih sering ribut soal ketersediaan pupuk. Selain itu, infrastruktur penunjang pertanian masih jauh dari layak.

Semua itu seharusnya bisa menjadi pertimbangan sebelum memutuskan. ‘Agar dalam kebijakan tidak ada salah satu pihak dirugikan,” ujarnya. 

(bj/rka/yan/jar/bet/JPR)

Source link