Sedangkan surat tersebut sudah dikirim penyidik sejak (30/10) lalu. “Kami tidak bisa memastikan kapan surat izin tersebut turun. Kami masih menunggu surat tersebut. Yang jelas, surat izin sudah kami kirim,” kata Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro senin (6/11).

Dua anggota dewan itu bakal dipanggil sebagai saksi. Keterangan mereka dibutuhkan untuk mengumpulkan data dan informasi oknum berinisial HR, berdomisili di Semarang. Sebab, oknum tersebut masih misterius.

Penyidik belum memiliki cukup data dan informasi mengenai oknum yang mencatut nama Kapolres dalam seleksi pengisian perangkat desa. “Kami masih berupaya menyelidikinya. Sabar dulu, proses hukum tetap berlanjut,” ucapnya.

Penyidik telah memanggil tiga kepala desa. Yakni, Kepala Desa (Kades) Plesungan, Muhammad Choiri. Kades tersebut dipanggil penyidik sebagai saksi pada (25/10). Sementara, Kepala Desa Wedi, Mashuri dipanggil penyidik pada (26/10).

Sedangkan, Kades Prayungan, Imam Rofi’I dipanggil sebagai saksi pada (27/10) lalu. “Data dan informasi sekecil apapun mengenaik oknum tersebut kami kumpulkan,” ujarnya.

Tak hanya itu, penyidik bakal memanggil ahli pidana untuk menentukan unsur pidananya. Pemanggilan ahli pidana tersebut, setelah semua saksi (termasuk HR) selesai diperiksa oleh penyidik. 

Jika semua saksi dan ahli, kata dia, sudah diperiksa dimintai keterangan dan pendapat. “Oknum berinisial HR itu bakal terungkap. Jika pemeriksaan para saksi selesai,” pungkasnya.

(bj/haf/mil/faa/JPR)

Source link