Alasannya, sidak DPRD itu belum mengantongi izin. Ketua Komisi D DPRD Supardi mengatakan, sidak bermaksud menindaklanjuti audiensi dilakukan Forum Masyarakat Sumber (FMS) dari Desa Sumber terkait tenaga kerja. Karena banyak penduduk lokal tidak diterima dalam proyek tersebut.

Namun, rombongan anggota DPRD dan dinperinaker sampai di PPGJ pukul 12.00 dilarang masuk. Sekuriti beralasan karena tidak membawa surat resmi dari Pertamina. “Saya ke sana atas aduan warga saat audiensi. Masuk saja tidak boleh, di sana seolah-olah seperti dipimpong,” katanya.

Atas kejadian ini, kata dia, PPGJ dan Pertamina tidak ada iktikad menyelesaikan permasalahan terkait tenaga kerja. Pihaknya akan menindaklanjuti dengan memanggil Pertamina dan PPGJ. General Manger (GM) Pertamina Eksplorasi Produsi (EP) Asset 4 Cepu Agus Amperianto menjelaskan, sesuai aturan sebelum melakukan kunjungan harus mengajukan surat terlebih dahulu. Harus ada persetujuan masuk lokasi.

Dan tidak semua orang bisa masuk. Meskipun anggota DPRD atau siapapun, kata dia, tetap harus mengikuti prosedur. Dia mengatakan, jika bupati dan pejabat negara lainnya saat masuk juga harus mengajukan surat terlebih dahulu. “Kami juga harus siap membawa dan siapa yang bertanggung jawab,” jelasnya.

Tapi dia mengaku terbuka kepada siapa saja. Namun tetap mengikuti prosedur. “Saya juga sering menerima tamu, baik dari komisi VII DPR dan lainnya, saya welcome saja. Tapi harus ada izinnya,” tegasnya. Terpisah, kemarin siang (6/3) pelajar SD tewas tenggelam di kubangan air bekas pengeboran Pertamina KDL 01 turut Desa Temulus, Kecamatan Randublatung.

Korban bernama Ahmad Zahdan, 14, ditemukan warga menggembala sapi di dekat kubangan. Kapolsek Randublatung Supriyo mengatakan, saksi mencebur ke kubangan air menolong korban. Namun, korban sudah tak bernyawa. Hasil pemeriksaan, tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan. ‘’Korban murni tenggelam,’’ imbuhnya.

(bj/fud/rij/faa/JPR)

Source link