Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, Nugroho Dwi Atmoko menyebut, dari 349 warga miskin yang mendaftar, hanya mengizinkan tidak lebih 99 orang. Sedangkan 110 lainnya hingga saat ini belum sempat diverifikasi kelayakannya. 

Sebanyak 99 pendaftar yang sudah dinyatakan lulus itu, kata Nugroho. Itu merupakan hasil saringan dari 239 pendaftar yang sudah disurvei petugasnya. Mereka berlatar belakang warga pra sejahtera yang tersebar di sejumlah kecamatan di Lumajang. 

Walau sudah dinyatakan lolos, 99 warga miskin itu belum bisa menjadi penghuni rusunawa dalam jangka dekat ini. Mereka masih harus menunggu habisnya batas maksimal kontrak sebanyak 167 orang yang saat ini masih jadi penghuni aktif rusunawa. 

Dibalik ratusan antrean itu, lanjut Nugroho, sebenarnya masih ada 31 ruangan kosong di rusunawa. Sebanyak 21 di antaranya kosong karena penghuni awal sudah tidak lagi memperpanjang kontraknya. Sementara, 10 ruangan sisanya kosong karena ditinggal tanpa pamit oleh penghuninya. 

Selain 167 ruangan yang masih terisi dan 31 ruangan kosong, dia mengaku, ada enam ruangan lagi yang tidak bisa dipakai. Enam ruangan tersebut tidak bisa dipakai lantaran bocor bagian atapnya. “Enam ruangan itu akan kami perbaiki dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2018,” ucapnya. 

Tahun ini, total RKA untuk rusunawa sebesar Rp 195 juta. Total anggaran itu menjadi bagian dari biaya yang dipakai mendanai operasional rusunawa. Selain dari hasil pungutan para penyewa tiap bulannya.

Biaya per bulan yang diserahkan penghuni rusunawa kepada petugas pengelola hanyalah biaya sewa kamar. Di luar itu, mereka harus membayar sendiri biaya listrik dan air yang mereka pakai. 

Kendati masuk kategori warga pra sejahtera, beberapa penghuni rusunawa mengaku  tidak pernah menerima bantuan sosial, baik dalam bentuk beras murah atau bantuan sosial lainnya. Salah satunya dikatakan oleh Hadi, ketua Paguyuban Rusunawa yang juga jadi salah seorang penghuni. “Saya terdata sebagai warga Yosowilangun. Sampai sekarang, meskipun tinggal di sini (rusunawa, Red), KTP saya masih tetap domisili Yosowilangun. Saya tidak pernah dapat bantuan,” keluhnya. 

Menyikapi aduan warga itu, Nugroho berencana mengusulkan agar pengelolaan rusunawa tidak hanya menjadi urusan Dinas Pemukiman dan Kawasan Perumahan. Lebih dari itu, penanganan lintas sektoral dianggap bakal memberikan dampak yang positif bagi para warga miskin penghuni rumah bersusun itu. ”Mereka juga perlu mendapat pelatihan atau pemberdayaan skill baru agar bisa mandiri secara ekonomi. Dalam hal ini Dinas Sosial yang berperan,” pungkasnya.

(jr/was/aro/das/JPR)

Source link