Salah satunya disampaikan Miftahul Huda, tim pemenangan Dhafir-Dayat. Sedari H-1 dimulainya kampanye, dia mengaku sebenarnya sudah melakukan penertiban. Sementara baliho yang terpampang saat ini merupakan baliho yang sudah didaftarkan ke KPUD Bondowoso. “Sebab, memang tim pasangan calon bisa membuat APK dengan perbandingan 150 persen dari APK yang dibuat KPUD,” terangnya.

Dijelaskan, berdasarkan pantauan di lapangan, baru tim pasangan nomor urut dua, masih banyak banner atau baliho lama. Artinya, baliho atau banner itu harusnya ditertibkan. Oleh karena itu, pihaknya menyayangkan panwaskab yang tidak memproses hal tersebut. 

MASIH BANYAK: Sejumlah gambar milik pasangan calon yang banyak ditemui di sudut Bondowoso dan belum ditertibkan oleh panwaskab.
(Heru Putranto/Radar Ijen)

Padahal, timnya telah membersihkan baliho dan banner terakhir pada h-1 masa kampanye atau 14 Pebruari 2018 lalu, sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan alat peraga kampanye yang saat ini telah dipasang oleh tim pemenangan sang pemimpin, kata Miftahul Huda. Semuanya merupakan banner dan baliho yang telah sesuai dengan yang dilaporkan ke KPU. 

“Sebenarnya tidak perlu didesak, karena itu kan kemarin rapatnya bersama. Karena itu sudah kesepakatan, harusnya kita ini kesadaran untuk memenuhi aturan yang sudah kita sepakati bersama,” jelasnya. Dirinya pun mengatakan, seharusnya diturunkan secara sukarela sebagai aplikasi dari ketaatan kepada hukum yang berlaku.

“Memang kalau ini dibiarkan ini kan mejadi tidak elok. Karena kita sudah mengikuti aturan dan kesepakatan itu, lalu yang sebelah tidak ada teguran, minimal diturunkan seharusnya. Itu kan karena memang masanya itu. Ketidakadilannya kan di situ,” ujar laki-laki yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PKB Bondowoso ini.

Sementara, Ketua Panwaskab Fricas Abdilah menanggapi, pihaknya telah berkirim surat kepada pimpinan partai-partai pengusung dan pendukung kedua paslon. Menurutnya, saat ini kembali pada tim paslon untuk menertibkan, karena mereka yang memasang itu. “Kalau sikap panwaslu hanya merekomendasikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Kami akan berkoordinasi lagi untuk menertibkan,” ujarnya.

Fricas menambahkan, dalam hal penertiban tentunya ada regulasi dan SOP. Jadi, panwas merekomendasikan kepada penyelenggara pemilu yakni KPU yang ditembusi kepada partai politik pengusung. Inilah yang membutuhkan waktu lama, sehingga belum bisa ditertibkan.

(jr/hud/ram/das/JPR)

Source link