Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 09.45 sampai pukul 10.50. Kasi Intel Kejari Sumenep Rahadian Wisnu Whardana membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Pemanggilan itu terkait realisasi Prona di desanya. ”Tetap masalah yang Prona itu. Masih seputar Prona,”ucapnya Kamis (18/1).

            Pihaknya meminta keterangan kepala desa terkait dugaan pungutan liar (pungli) Prona. Kasus tersebut masih dalam proses pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pubaket). ”Sudah kami panggil. Sekarang belum bisa dikonsumsi publik karena masih puldata,”katanya.

            Rahadian Wisnu Whardana mengatakan, belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai masalah tersebut. Termasuk, apakah akan melakukan panggilan kedua atau tidak. ” Belum untuk berikutnya. Saya masih di Surabaya,” katanya saat dikonfirmasi kemarin.

Sebelumnya, Pemerintah Desa Aeng Panas diduga melakukan pungli dalam realisasi Prona sebesar Rp 500 ribu. Sebesar Rp 250 ribu dibayar saat pengukuran, sementara sisanya sesuai dengan imbauan oknum aparat desa dibayar setelah penerimaan sertifikat tanah. Tidak sedikit yang sudah membayar.

Pihak desa beralasan penarikan uang tersebut untuk biaya administrasi. Termasuk pembelian patok atau prasasti untuk pembatas tanah. Sebagian penerima manfaat sudah membayar Rp 250 ribu. Bahkan, sebagian ada yang membayar lunas RP 500 ribu sesuai ketentuan.

            Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep mengatakan, mulai pengukuran tanah sampai penerbitan sertifikat gratis. Sebab, biaya tersebut sudah disubsidi pemerintah pusat sebesar Rp 207 ribu per bidang tanah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Hubungan Hukum BPN Sumenep Sufwan Hardi.

            Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Bambang Panca Wahyudi Hariadi belum bisa memberikan keterangan secara detail. Namun dia membenarkan jika ada dua kepala desa yang dipanggil. Keduanya kooperatif dengan mendatangi kantor kejari. ”Belum bisa dikonsumsi publik. Masih off the record,” ucapnya.

            Sementara pihak pemerintah Desa Aeng Panas kompak belum bisa dimintai  keterangan. Baik Kepala desa Aeng Panas Imam maupun koordinator tim pengukuran tanah Dayat. Saat didatangi ke rumahnya, yang bersangkutan tidak ada. Berusaha dihubungi melalui nomor ponselnya, tidak aktif.

(mr/fat/han/bas/JPR)