Menurut dia, jumlah penerimaan tunjangan tergantung dari kontribusi desa terhadap pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi desa terhadap pendapatan daerah, maka tinggi pula tunjangan yang diterima perangkat desa.

Ismaun menjelaskan, nominal tunjangan perangkat desa itu tergantung bagi hasil pendapatan daerah dan retribusi daerah (BHPD dan RD). Rincian penerimaan tunjangan desa itu, 10 persen dari total pendapatan pemda dari desa. ‘’Jenis pendapatannya banyak, bukan hanya PBB,’’  ujarnya. 

Dia menjelaskan, dari Rp 71 miliar yang disiapkan, nantinya 60 persen di antaranya dibagi rata kepada 462 desa. Sisanya, 40 persen, menggunakan sistem proporsional.

Hanya desa dengan peringkat tinggi dalam kontribusi pendapatan daerah yang mendapatkan jatah bagian dari 40 persen tersebut. Ismaun menambahkan, penerimaan tunjangan perangkat desa bukan hanya diberikan kepada perangkat desa yang sudah terisi.

Perangkat desa yang posisinya kosong juga mendapatkan jatah tunjangan. Namun, hal itu tergantung kebijakan desa setempat.Untuk penghitungan besaran tunjangan itu dari BHPD dan RD yang diterima desa, tutur dia, total BHPD dan RD tersebut, 90 persennya untuk tunjangan. S

edangkan 10 persen sisanya untuk operasional pemerintahan desa. ‘’Untuk pembagian ini ada rumusnya yang nanti dicantumkan dalam perbup yang saat ini masih dalam pembahasan,’’ ujarnya.

Menurut Ismaun, di Lamongan ada 4.094 perangkat desa. Tahun lalu ada kekosongan 807 perangkat desa, namun saat ini sudah terisi 443 perangkat desa. Sehingga kekosongan tinggal 359 perangkat desa.

(bj/yqn/msu/yan/yqn/JPR)

Source link