”Di Sampang hanya dua yang tidak dicairkan,” ungkap Satuman kepada Jawa Pos Radar Madura kemarin (14/2).

Satuman masuk daftar guru sertifikasi sejak 2012 silam. Sebelumnya, kata dia, dana tunjangan sertifikasi Satuman dan satu rekannya, Moh. Amin, dicairkan dengan lancar selama tiga tahun.

Dana tersebut Rp 1,5 juta per bulan. Dana diterima setiap tiga bulan sekali sebesar Rp 4,5 juta. Dia berharap jatah tunjangan sertifikasi tersebut segera cair.

Selain tunjangan sertifikasi, Satuman juga sudah berusaha meminta klarifikasi dari sejumlah pihak terkait tertahannya dana honda. Namun SK miliknya harus dialihkan ke provinsi. Direncanakan, bulan ini SK honda baru akan turun dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

”Hanya dua yang tidak dicairkan. Kendalanya sama dengan alasan SK honda pada sertifikasi kami,” katanya.

Dia sempat pasrah. Sebab, pemerintah daerah menolak mencairkan dana honda. Dengan alasan khawatir tersangkut kasus hukum.

Kepala Disdik Sampang M. Jupri Riyadi belum bisa memberikan keterangan. Berusaha didatangi ke kantornya tidak ada. ”Pak Kadis sedang ada acara di luar kota. Kemungkinan besok bisa masuk kantor,” ucap salah satu staf saat ditemui di kantor disdik kemarin siang.

(mr/fat/onk/han/bas/JPR)