KRAKSAAN – Sidang kasus dugaan korupsi penjualan lahan aset Desa Rangkang, Kecamatan Kraksaan, yang menjerat Ruspandi, mantan kepala desa (kades) setempat, memasuki klimaks. Ruspandi kena vonis hukuman 3 tahun penjara. Dipotong masa tahanan yang telah dijalani.

Ia dinilai bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu sebagaimana pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Probolinggo Novan Basuki Arianto mengatakan, sidang vonis untuk mantan kades itu digelar Senin lalu (15/1). Selain vonis hukuman pidana, terdakwa Ruspandi juga didenda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, ditambah uang pengganti sebesar Rp 67.500.000.

Jika uang pengganti itu tidak dibayar, maka diganti hukuman pidana penjara selama 4 bulan.  “Pasal yang dibuktikan dalam putusan pengadilan tipikor adalah pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kalau tuntutan kami pasal 2,” terangnya.

Tuntutan majelis hakim itu jauh lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Akhir 2017 lalu, JPU menuntut terdakwa Ruspandi dengan hukuman selama 4 tahun penjara.

Denda yang dikenakan sebesar Rp 200 juta dengan subsider 6 bulan kurungan. Ditambah uang pengganti sebesar Rp 67.500.000. Jika uang pengganti itu tidak dibayar, maka diganti hukuman pidana penjara selama 1 tahun.

”Karena putusan di bawah tuntutan dan pasal yang dibuktikan tidak sesuai dengan tuntutan, kami pun mengajukan banding atas putusan pengadilan tipikor itu. Begitu juga dengan terdakwa,” terangnya.

Sementara itu, Yuliana, selaku PH terdakwa Ruspandi belum dapat dikonfirmasi sampai berita ini ditulis pada Minggu malam. Berulang kali dihubungi, ia tak mengangkat.

Diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo mencium adanya dugaan tindak pidana korupsi di Desa Rangkang, Kecamatan Kraksaan. Praktik dugaan korupsi itu soal penjualan lahan aset desa yang lama tidak difungsikan.

Dugaan korupsi penjualan lahan aset desa itu diduga terjadi pada tahun 2009 sampai tahun 2015. Lahan aset desa seluas sekitar 4.600 meter persegi itu disinyalir telah dialihfungsikan dan dijual. Dengan modus lahan aset desa yang lama tidak difungsikan itu dijadikan lahan kavling.

Source link