Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Ibnu Soeyoeti menyampaikan, bahwa pemerintah pusat pada tahun ini mengubah sistem pencairan dana desa. Sehingga perlu adanya perubahan perbup terkait pedoman pelaksanaan DD. 

Tahun lalu, pencairan DD dilakukan dua tahap, yaitu di bulan April dan Agustus. Sedangkan, tahun ini dibagi tiga tahap, pada Januari, Mei, dan Oktober. “Tahun lalu pencairan tahap pertama 40 persen lalu tahap kedua 60 persen.

Sedangkan tahun ini berubah pada tahap pertama cair 20 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 40 persen,” jelasnya.Besaran jumlah DD pun juga mengalami perubahan.

Adanya penurunan besaran DD sebanyak Rp 16 miliar, pada 2017 sebesar Rp 332 miliar, sedangkan pada 2018 menjadi sebesar Rp 316 miliar. Ibnu juga menambahkan bahwa pemerintah pusat terus mendorong, agar segera mencairkan DD tersebut.

Dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Bojonegoro yang masih mengurus turunnya perbup dan mengumpulkan pangajuan DD dari 419 desa.

“Informasinya, pengajuan dari desa sudah sekitar 50-60 persen, kami harap segera diselesaikan agar segera kami verifikasi,” ujarnya. Kalau perlu, imbuh dia, sebagian proposal pengajuan DD yang sudah masuk BPMPD bisa segera disetor ke BPKAD untuk proses verifikasi. 

Kabid Pemdes BPMPD Bojonegoro, Sugeng Firmanto menyampaikan bahwa proses turunnya perbup memang masih di bagian hukum. Molornya perbup dikarenakan rencana awal besaran dana DD sebesar Rp 317 miliar, namun ternyata ada perubahan menjadi Rp 316 miliar.

“Kami sudah menghitung besaran DD tiap desa dan mengurus perbupnya, tapi ada perubahan besaran dana tersebut, akhirnya kami mengulang penghitungannya dan menyempurnakan lagi perbupnya,” tuturnya.

Adapun jumlah desa yang sudah mengajukan proposal pencairan DD sudah mencapai 50 persen. Setidaknya, sekitar 14 kecamatan sudah menyetorkan proposalnya. 

Kades Kauman Kecamatan Bojonegoro, Arief Fauzi mengungkapkan, memang rencananya akhir Januari DD tahap pertama cair. Sehingga, dampak yang terasa ialah beberapa warganya yang kerap menggarap pembangunan desa menanyakan kapan mulai bekerja.

Sebab, pada DD tahap pertama, Desa Kauman akan memeroleh DD sebesar Rp 649 juta yang diagendakan untuk membangun satu rumah tidak layak huni (RTLH), lima titik pavingisasi, dan juga drainase. “Karena di Desa Kauman memberdayakan warga lokal, sehingga diharapkan DD tahap pertama bisa segera cair dan mereka bisa bekerja lagi,” pungkasnya.

(bj/gas/nas/bet/yqn/JPR)

Source link