Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani mengatakan, harapan masyarakat kepada wakil rakyat sangat tinggi. Sehingga anggota dewan harus meningkatkan kompetensinya agar memunculkan terobosan kebijakan maupun memahami aturan yang terus berubah. ”Kita butuh terus belajar agar menghasilkan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat,” katanya kemarin.

Salah satu meningkatkan kompetensi dengan melalukan workshop Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Acaranya digelar Jumat (1/12) sampai Minggu (3/12) dilakukan di Jogjakarta bekerjasama dengan perguruaan tinggi dan pakar lainnya.

TERUS BELAJAR: Sejumlah anggota DPRD Kudus foto bersama usai kegiatan workshop di Jogjakarta beberapa waktu lalu.
(SETWAN KUDUS FOR RADAR KUDUS)

Dalam kegiatan itu, menghadirkan tiga pakar dari Kemendagri dan akademisi. Tingginya harapan masyarakat tentunya harus diimbangi dengan kualitas dan kompetensi wakil rakyat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. ”Baik dalam penganggaran, pembentukan regulasi dan pengawasan,” tegasnya.

Pada 2018, pihaknya akan mambahas sebanyak 33 rancangan peraturan daerah (ranperda). Workshop ini menjadi bekal penting bagi para wakil rakyat, agar perda yang dihasilkan nantinya mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dalam paparannya, Rahmat Hollyson mengatakan, salah satu cara untuk mengukur kinerja DPRD di mata pemilih adalah pada saat pencoblosan di bilik suara saat pemilihan anggota DPRD.

Pemilihan anggota DPRD sekarang merupakan pengukuran kinerja DPRD periode lalu. Pemilihan anggota DPRD pada pileg yang akan datang merupakan pengukuran kinerja DPRD sekarang. ”Jika kinerja baik, tentu ada kesempatan besar terpilih lagi pada pileg berikutnya,” ujarnya.

Suksesnya kinerja anggota DPRD tidak hanya diukur dari output yang dihasilkan. Lebih dari itu, kesuksesan kinerja wakil rakyat dilihat dari bagaimana output yang dihasilkan legislatif bisa dikenal, dimengerti, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum, terutama bagi pemilih.

Profesionalitas diperlukan agar seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu memiliki kompetensi yang baik. Sementara itu, wakil rakyat juga harus mampu menunjukkan akuntabilitas sebagai wakil rakyat.

Akuntabilitas diperlukan untuk memberi penjelasan atas apa yang telah dilakukan. Karena itu seorang wakil rakyat mutlak harus memiliki keahlian dalam komunikasi. Sebab apa yang sudah dikerjakan dan dihasilkan harus bisa terkomunikasikan secara tepat kepada masyarakat.

Karena saat ini era digital di mana informasi sangat mudah didapatkan, termasuk kiprah dewan juga bisa terus dilakukan pemantauan. Untuk itu, anggota dewan harus mampu meningkatkan komunikasinya kepada masyarakat.

Baik komunikasi untuk menjelaskan regulasi, menerima masukan dari masyarakat untuk direalisasikan dan lainnya. ”Sekarang kesadaran masyarakat akan politik semakin tinggi, wakil rakyat juga harus memahami hal itu,” jelasnya.

Dia menambahkan, pemerintahan yang baik jika terjadi check and balances antara eksekutif dan legislatif. Untuk itu DPRD harus memiliki peran aktif dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Ketika eksekutifnya sudah baik, DPRD tidak perlu melakukan banyak kerja di bidang pengawsan. Namun dengan catatan DPRD juga harus sudah baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dia menambahkan, DPRD juga jangan sampai alergi dengan kritikan dari masyarakat. Karena kritik merupakan hak masyarakat terkait akuntabilitas DPRD. Selain itu masyarakat juga mmiliki hak untuk memberikan masukan, hak untuk diinformasikan dan hak untuk komplain.

(ks/lis/lil/top/JPR)