40 Titik Kawasan Kumuh di Denpasar, Penataannya Terganjal Perda – Bali Express

Ketua Pansus XI yang membidangi penataan rumah kumuh, I Wayan Suadi Putra saat dikonfirmasi, Jumat kemarin (10/11) mengakui adanya kendala dalam pembuatan perda untuk rumah kumuh di Kota Denpasar sehingga menyebabkan penyelesaian perda masih jalan di tempat. Menurutnya, kendala yang paling menghambat penyelesaian perda adalah penataan terhadap rumah kumuh yang dikontrakkan oleh pemiliknya. Karena merupakan rumah kontrak.

Terkait dengan kondisi tersebut, lanjut Suadi, pemerintah dan timnya kesulitan untuk menentukan dana yang akan dipakai untuk menata pemukiman tersebut. Karena pemukiman yang dikontrakakn oleh pemiliknya berbeda dengan rumah pribadi dan ditempati oleh pemiliknya. “Yang menjadi kendala penyelesaian Perda adalah penataan rumah kumuh yang dikontrakkan. Karena itu, anggaran APBD tidak bisa dilimpahkan ke sana sebelum ada kajian yang tepat. Berbeda dengan pemukiman kumuh yang ditempati langsung oleh pemiliknya,” kata Suadi Putra.

Dikatakannya, jika memang pemiliknya langsung menempati pemukiman tersebut, penataan itu bisa dilakukan dengan menggunakan dana APBD. Seperti halnya bedah rumah yang selama ini dilakukan. “Karena ini kontrakan itu yang masih kami belum dapatkan solusinya. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan eksekutif belum bisa mengeluarkan APBD untuk itu. Jadi terhambatnya pembuatan perda karena belum ada solusi untuk pemukiman sewa,” jelasnya.

Namun, dewan asal Desa Sidakarya ini mengatakan, pihaknya bersama eksekutif mencoba mencari peluang penataan itu dengan melakukan pendekatan untuk menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD). “Kami coba pendanaannya nanti dengan dana ADD. Biasanya setiap desa memiliki dana tersendiri mungkin itu bisa dipakai. Tapi itu juga perlu kesepakatan bersama,” tandasnya.

Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat,  AA Susruta Ngurah Putra yang juga sebagai tim pansus mengatakan, saat ini untuk penataan rumah kumuh di Kota Denpasar memang dikatakan masih menunggu adanya perda yang menjadi dasar penataan karena wilayah tersebut milik perorangan dan perlu adanya kajian lebih lanjut. Namun, kata Susruta sebelum adanya perda tersebut, pemerintah seharusnya sudah bisa memulai pendekatan terhadap pemilih lahan untuk mendapatkan solusi terutama pada pemilik kontrakan.

“Untuk penataan di kawasan persil memang harus ada perda yang menaungi dan menjadi dasar penataan itu. Namun dalam hal ini, sebelum adanya perda pihak pemerintah sudah bisa melakukan pendekatan kepada pemilik lahan. Selain itu, jika memang ada rumah kumuh nonpersil atau yang berada dalam kawasan publik, pemerintah seharusnya sudah bisa melakukan penataan, jika belum ya itu tugas pemerintah yang harus dikerjakan,” jelasnya.

Untuk saat ini kata Susruta, perda masih dirancang oleh tim pansus. Mengalami kendala pada proses penataan rumah kontrakan. “Sekarang kan masih di pansus. Jadi, rancangan itu masih dalam pembahasan,” ujar Susruta. Untuk diketahui,  pemukiman kumuh yang belum tertangani di Kota Denpasar sebanyak 40 titik dan tersebar di seluruh wilayah Kota Denpasar. 

(bx/gus /bay/aim/JPR)

Source link