Anak Kami Bisa Lulus SD Saja Sudah Untung – Radar Jember

Pasar ikan di tepi dermaga Puger itu sangat ramai. Di seberang, tampak rentetan kapal penangkap ikan seperti berbaris. Namun siapa sangka, ramainya pasar ikan seperti itu tak lantas mencerminkan bahwa semua nelayan setempat hidup sejahtera. 

Penampakan di pusat ekonomi warga pesisir Puger itu hanyalah sedikit gemerlap dari sekian kesuraman yang ada. Di radius beberapa kilometer sebelah utara dari keramaian hilir mudik ikan itu, ternyata ada sekelompok masyarakat yang hidup jauh dari harapan. Mereka, yang seluruhnya hidup sebagai buruh nelayan, nasibnya seperti termarginalkan. 

Kampung ini adalah di Dusun Jadugan, Desa Mojosari, Kecamatan Puger. Di sini, warga hanya terdiri dari 23 kepala keluarga (KK). ”Soal listrik saja, baru masuk setahun belakangan ini. Sebelumnya kami tak pernah tahu listrik,” kata Mulyono, 40, ketua RT pemukiman setempat. 

Meski, untuk mendapatkan listrik ini mereka urunan bersama, dengan memasang dua meter listrik, untuk dipakai secara bancakan bagi 23 kepala keluarga. Warga setempat pun mesti mengolor kabel sepanjang kurang lebih satu kilometer jauhnya untuk menghubungkan meteran dengan rumah-rumah mereka. ”Meterannya tidak bisa dipasang di sini, karena terlalu jauh dengan jaringan lainnya,” ujar Mulyono. 

Sebelum listrik hadir di kampungnya, warga sekitar hanya mengandalkan penerangan dari lampu petromaks, dengan bahan bakar minyak tanah. Syukur-syukur saat purnama datang, para “manusia ikan” itu mendapatkan penerangan tambahan dari langit.

Kampung itu sempat gelap gulita saat minyak tanah mulai mahal dan langka setelah peredarannya pelan-pelan ditarik. Setelah tak ada alternatif lain, barulah kemudian listrik masuk dengan dan melalui pengupayaan mereka sendiri. 

Lebih dari itu, nasib mereka beserta anak keturunannya tampaknya juga tidak kalah gelap dan suram. Tak ada satu pun warga di perkampungan kecil ini yang pengecap pendidikan sekolah menengah pertama. Istilah wajib belajar sembilan tahun sama sekali tak berlaku di pemukiman tersebut. 

Mulyono menuturkan, antara permukiman dengan sekolah, bahkan yang terdekat, jaraknya terlampau jauh. Anak-anak mereka mesti menempuh jalan, yang kanan-kirinya ditumbuhi perdu, sepanjang kurang lebih 3 kilometer. 

Tak jarang, saat musim hujan datang, jalan yang menjadi akses utama mereka dikepung oleh kubangan air. Jika sudah seperti ini, daya tempuh menjadi semakin berat. “Bisa lulus sekolah dasar (SD) saja sudah untung,” kata dia sembari membersihkan jaringnya dari sampah-sampah yang tersangkut. 

Anak laki-laki semata wayangnya hanya sekolah hingga kelas 3 sekolah dasar. Saat ini sudah berhenti dan tinggal menunggu besar untuk mengikuti jejak ayahnya yang bekerja hanya sebagai buruh nelayan. “Secara turun-temurun warga sini bekerja sebagai buruh nelayan. Dan hanya itu yang bisa dilakukan,” tuturnya. 

Untuk memiliki perahu sendiri, kendati dengan ukuran terkecil, rasanya sangat berat. Dia mengaku, diperlukan anggaran berkisar Rp 30 hingga Rp 50 juga untuk bisa memiliki jukung sendiri. “Kalau sedang ramai ikan, saya mendapatkan upah sekitar Rp 50 ribu untuk sekali melaut, mulai pukul 14.00 hingga menjelang pagi. Kalau ikan lagi paceklik, cari kepiting di sungai,” ujarnya. 

Bunadi, 42, warga setempat yang juga buruh nelayan bersyukur anak sulungnya yang kini berusia 14 tahun sempat sekolah hingga lulus SD. Kendati demikian, si anak tak mau lagi saat Bunadi menganjurkan agar melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. 

Nyatanya, pendidikan bukanlah satu-satunya hak dasar yang susah diakses masyarakat perkampungan nelayan Dusun Jadugan. Urusan kesehatan adalah hal lain yang tak kalah runyam. 

Warga mengaku, kendati terdaftar dalam peserta imunisasi  posyandu, mereka segan jika harus mengantarkan anaknya menuju pos kesehatan yang berkilo-kilo meter jauhnya itu. Seperti halnya jarak permukiman dengan sekolah, jarak antara posyandu dengan permukiman terpaut kurang lebih 3 kilometer  jauhnya. 

“Beberapa anak warga sini malah ada yang tidak pernah di imunisasi polio sejak lahir. Karena mereka malas ke posyandu yang jauh,” kata Mulyono menjelaskan. 

Bisa jadi, masih sangat terbatasnya edukasi ihwal perlunya pendidikan bagi generasi lanjutan mereka, juga pentingnya memanfaatkan layanan kesehatan, membuat mereka abai terhadap semua itu. Ditambah lagi, tuntutan perut dan tangis lapar anak-anak mereka membuat para warga di situ  hanya bisa berpikir untuk berangkat ke laut agar kehidupan keluarganya tetap berlangsung. (was/c1/hdi)

(jr/was/hdi/das/JPR)

Source link