Antisipasi Kampanye Hitam, Polres Bentuk Tim Siber – Radar Madura

Wakapolres Pamekasan Kompol Harnoto mengatakan, kampanye hitam menjadi atensi kepolisian. Mudahnya akses informasi di dunia maya harus disaring. Sebab, informasi tersebut harus diuji kebenarannya.

Dengan demikian, polisi membentuk tim siber untuk menyaring informasi di medsos tersebut. Tim tersebut bekerja selama 24 jam setiap hari. Informasi yang bersinggungan dengan pilkada dipantau.

Tujuannya, agar dipastikan bahwa informasi tersebut benar-benar sesuai fakta di lapangan. ”Masyarakat sangat mudah mengakses infromasi. Jangan sampai berita bohong yang dibaca,” katanya Rabu (23/1).

Harnoto menyampaikan, seluruh akun yang memposting informasi tentang pilkada dipantau. Polisi juga bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengetahui laman resmi milik masing-masing bakal pasangan calon (paslon).

Cara itu untuk mengetahui apa saja laman resmi dan akun milik pribadi seseorang. Polisi bertindak tegas terhadap masyarakat yang menyebarkan berita bohong. Sanksi pidana menunggu jika terbukti menyebar berita hoax yang dapat merugikan seseorang.

Menurut Harnoto, informasi di medsos sangat mudah mempengaruhi seseorang. Apalagi, pada momen pilkada sensitivitas meninggi. Jika ada informasi yang menyerang suatu  kelompok, bisa menimbulkan perpecahan.

Selain membentengi masyarakat dari berita bohong, polisi juga meminta masyarakat untuk dewasa membaca infromasi dari medsos. Jika ada berita yang menyerang atau mendiskreditkan seseorang, diminta tidak langsung diterima. Sebab, belum tentu berita tersebut benar.

”Apa pun informasi yang diterima di medsos jangan langsung diterima. Apalagi, sampai tersulut emosi,” imbaunya.

Sementara itu, Divisi SDM dan Organisasi Panwaslu Pamekasan Suryadi mengatakan, pengawasan terhadap kampanye hitam terus dilakukan. Setiap akun milik bakal paslon dipantau dan diawasi.

Akun yang didaftarkan oleh masing-masing bakal paslon menjadi atensi pengawasan. Jika ada kampenye hitam, akan dilakukan penindakan sesuai prosedur dan aturan main yang berlaku di pilkada.

Suryadi menambahkan, bisa dipastikan akun resmi bakal paslon tidak akan menyebarkan kampanye hitam. Tetapi, biasanya yang paling banyak menyebar informasi bohong adalah akun pribadi.

Jika menyangkut pribadi, panwas berkoordinasi dengan kepolisian. Bila ada penyebaran fitnah, bisa diproses secara pidana. ”Semua perkembangan di medsos kami pantau,” janjinya.

Suryadi berharap, masyarakat tidak menyebar informasi bohong. Pembaca juga tidak langsung menerima informasi yang dibaca. Tujuannya, agar kondusivitas menjelang pilkada tetap terjaga.

(mr/pen/onk/han/bas/JPR)