Aparat Desa-Warga Tolak Penertiban Aset – Radar Madura

Tanah itu memiliki luas 9.042 meter persegi. Saat hendak diukur, warga sempat cekcok dengan perwakilan pemkab. Kamudian, aparat keamanan meminta kedua pihak berunding di kantor Kecamatan Kota Sumenep.

Meski demikian, situasi di luar tetap memanas. Warga mempertanyakan surat perintah penertiban aset lantaran tidak ada nomornya. Selain itu, yang menandatangani bukan bupati, melainkan Wakil Bupati Achmad Fauzi. Juga tidak ada stempel pemkab.

Rahmat mengatakan, yang akan diukur pemkab adalah tanah percaton desa persil 12 darat kliwon (DK). Menurut dia, tanah percaton Desa Pamolokan luas. Lahan MAN Sumenep juga tanah percaton Desa Pamolokan. Namun, lokasinya berada di Desa Pangarangan, masuk persil 7 DK.

Menurut Rahmat, Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep mengklaim tanah tersebut. Pihaknya juga tidak pernah dilibatkan dalam penertiban itu. ”Tahu-tahu kepada warga, tanah diminta dikosongkan. Langsung ada pengukuran. Baru kali ini saya diberi tembusan,” jelasnya.

Menurut dia, sertifikat yang dimiliki pemkab merupakan hak pakai tanah negara, bukan percaton. Dia menuding, status tanah tersebut sudah diubah. ”Jenis tanah jangan diubah. Kalau percaton, ya percaton. Kalau milik negara, ya milik negara. Soalnya cara pelepasannya berbeda,” tegasnya.

Dia menjelaskan, kalau tanah milik negara cukup dengan permohonan hak pakai kepada Kades. Tapi, kalau percaton perlu berembuk dengan pihak desa terlebih dahulu. Jika memang ada kesepakatan, tidak ada masalah. ”Ini menurut aturan,” tegasnya lagi.

Rahmat meminta pemerintah meluruskan permasalahan tersebut. Sebab, jika dibiarkan, akan berdampak negatif di kemudian hari. ”Saya hanya meluruskan. Kalau tidak mau diluruskan monggo silakan. Tapi, jangan libatkan saya,” ujarnya.

Kabag Umum Setkab Sumenep Setiawan Karyadi mengatakan, Kades hanya berdasar letter C. Sementara pemerintah daerah berdasar sertifikat bernomor 11 dan 14. Sertifikat ada di BPKAD.

Secara hukum, pihaknya punya kekuatan. Penguasaan secara yuridis berbentuk sertifikat. Terkait surat yang tidak ditandatangani bupati, tidak ada masalah. Sebab, selama bupati melaksanakan tugas ke luar daerah, kemenangan ada di tangan Wabup.

”Rencananya, kami mengundang penghuni dan Kades ke disdik. Harapannya, ada batasan waktu pengosongan. Jumat akan disiapkan armada untuk mengangkut mereka. Jumlah penghuni tidak diketahui. Kami hanya dari sisi hukumnya,” pungkasnya.

(mr/rul/han/bas/JPR)