ASN Badung Diingatkan Tak Berpolitik Praktis – Bali Express

Ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, Wayan Adi Arnawa, Rabu (10/1) pihaknya secara kontinyu mengingatkan bawahannya. Dengan demikian, ia berharap para abdi negara bisa patuh dan tetap profesional menjalankan tugasnya. “Kami sudah terus menyampaikan dan mereka semuanya sudah pada mengetahui itu,” ungkapnya.

Apalagi kata dia, ada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Badung yang memiliki ranah utama dalam pengawasan pemilu. Sebelumnya juga sudah ada imbauan dari Panwaslu Badung agar tak ada ASN yang terjun dalam politik praktis. “Saya selaku Sekda tetap mengingatkan kepada pegawai terkait tahun ini sebagai politik, ada Pilgub. Namun  tetap kita ikuti ketentuan yang mengatur masalah ASN, ” tegasnya.

Diterangkan mantan Kepala Bapenda/Pasedahan Agung tersebut, sesuai Undang-undang RI Nomor  10 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2005, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU no 1 tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur Bali dan Walikota telah ditegaskan larangan tersebut.  Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010  tentang Disiplin  Pegawai Negeri Sipil, bahwa PNS, TNI, Polisi, Kepala Desa/ perangkat desa dilarang  berpolitik praktis. “Reguliasinya sudah jelas diatur, ” ujarnya.

Namun demikian, jika hanya sekadar melihat orang kampanye, pihaknya tak melarang. Pasalnya ASN juga warga negara Indonesia yang berhak mendengar visi misi calon untuk bisa menentukan pilihan nya. “Asalnya ASN tidak jadi Juru Kampanye, tim pemenangan  atau terlibat langsung di dalamnya. Kalau orang mendengar visi misi kan boleh, saya kira tidak ada masalah. Mendengar orang kampanye tidak masalah, tapi sifatnya pasif, ” paparnya.

Disinggung Bupati Giri Prasta dalam posisinya sebagai Ketua DPC PDIP Badung yang mendapat tugas sebagai Ketua Tim Pemenangan, Adi Arnawa menegaskan Giri Prasta tidak pernah ada mengintervensi para ASN. 

(bx/adi/yes/JPR)

Source link