Aturan Main soal THR – Radar Bromo

BUGULKIDUL – Memasuki bulan Ramadan, Pemerintah Pusat mulai mengatur pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. Sesuai Surat Edaran Nomor 2/2018 tentang Pembayaran THR Keagamaan 2018, perusahaan wajib membayar THR maksimal H-7 Hari Raya.

Agus Hernawan, sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan Surat Edaran dari Menteri Ketenagakerjaan RI, minggu ini.

“Dan, segera kami langsung berikan edaran kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasuruan tentang teknis pembayaran THR. Ketentuannya, memang THR harus dicairkan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran,” terangnya.

Dijelaskan dalam surat edaran tersebut, bagi karyawan yang sudah bekerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, berhak mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah. Lalu, pekerja yang sudah bekerja 1 bulan dan bekerja terus-menerus juga berhak mendapatkan THR keagamaan.

Namun, untuk pekerja yang bekerja kurang dari satu tahun, besar THR disesuaikan masa kerja. Kemudian dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.

Dalam edaran juga dijelaskan tentang pekerja harian lepas. Bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan.

Ini, dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan, terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Dalam edaran tersebut disebutkan bahwa pemberian THR Keagamaan ini wajib diberikan maksimal H-7 sebelum Lebaran. “Namun, biasanya banyak perusahaan yang sudah mencairkan jauh-jauh hari. Agar karyawan bisa lebih awal menyiapkan kebutuhan hari raya,” terangnya.

Disnaker sendiri menurutnya, selain memberikan edaran, juga akan mengawasi pembayaran THR Keagamaan di perusahaan. Harapannya, semua perusahaan tertib memberikan THR sebagai hak karyawan, sesuai aturan yang berlaku.

Source link