Belum Ajukan Pencairan DD – Radar Bojonegoro

Menurut Kepala Dinas PMD Blora, Gunadi, DD juga masih proses pencairan ke rekening kas umum negara (RKUN). Kemudian, turun ke rekening kas umum daerah (RKUD). “Harapannya, pada awal Maret ini sudah masuk ke rekening kas daerah dan bisa dicairkan ke desa,” ujarnya minggu (4/3).

Menurut Gunadi, hingga minggu (4/3) dari pemerintahan desa (pemdes) juga masih belum ada yang mengajukan. “Harapannya, setelah masuk ke RKUD, desa sudah mengajukan pencairan DD,” ujarnya. Dia menjelaskan, DD yang cair tahap pertama sebesar 20 persen atau sekitar Rp 60 miliar, dari total alokasi DD di Blora Rp 229 miliar.

DD ini akan digunakan untuk padat karya tunai desa. Tetapi, lanjut dia, desa harus memenuhi persyaratan, di antaranya harus menyertakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) 2018, dan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

PMD menyetujui pencairan DD berdasarkan kelengkapan persyaratan tersebut. Kepala Bidang Pengembangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora, Tumei Suharno menambahkan, pencairan DD tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Blora Nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 54 tahun 2017 tentang tata cara pembagian, penetapan besaran, dan penyaluran dana desa di Kabupaten Blora 2018. Yakni pencairan DD tiga tahap. Tahap I sebesar 20 persen, disalurkan paling cepat Januari dan paling lambat minggu ketiga Juni.

Tahap II sebesar 40 persen, disalurkan paling cepat Maret dan paling lambat minggu keempat Juni, dan tahap III sebesar 40 persen disalurkan paling cepat Juli. “Kalau persyaratannya lengkap secara teori, Maret ini desa sudah bisa mencairkan DD,” ujarnya. Namun, kalangan desa banyak yang mengaku kesulitan untuk segera memenuhi persyaratan itu.

Kades Mulyorejo Kecamatan Cepu, Sularto Joko Purwanto mengatakan, pihaknya sampai saat ini memang masih belum melakukan pengajuan pencairan DD tahap pertama. Karena, memang saat ini pihaknya masih menyelesaikan administrasi untuk pelaporan. Semua kepala desa di Cepu juga belum ada yang mengajukan pencairan.

“Ini masih proses pengajuan,” ujarnya. Disinggung proses pencairan tahap pertama yang seharusnya sejak Januari, menurut dia, itu hanya teori. “Nanti praktiknya Maret atau April,” ujarnya.

(bj/fud/feb/faa/JPR)

Source link