TUBAN – Sesuai prediksi. Dua nama potensial hasil lelang jabatan kepala dinas lingkungan hidup (DLH) dan asisten pemerintahan sekda, yakni Bambang Irawan (BI) dan Joko Sarwono (JS) akhirnya yang dipilih Bupati Tuban Fathul Huda. Bertempat di Pendapa Krida Manunggal Tuban, senin (4/6) keduanya resmi dilantik bupati untuk menduduki jabatan definitif. BI sebagai kepala DLH dan JS sebagai asisten pemerintahan sekda.

Bupati Fathul Huda mengatakan, dipilihnya BI dan JS berdasar pertimbangan yang cukup matang. Tentu, juga sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan bupati. Yakni, kompeten di bidangnya, memiliki integritas tinggi dalam mengemban amanah, agamis, loyal, dan memiliki gaya kepemimpinan yang mampu mambuat organisasi yang dipimpinnya harmonis.

Bupati pun terang-terangan mengatakan, BI dan JS memiliki kualifikasi seperti yang diharapkan. ‘’Keduanya memenuhi kualifikasi,’’ tegas mantan ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Tuban itu. Namun demikian, lanjut bupati, bukan berarti peserta lelang lainnya tidak  memiliki kompetensi seperti yang diharapkan.

Hanya, kata dia, untuk saat ini yang dinilai paling layak untuk menduduki kursi jabatan eselon II itu adalah BI dan JS. ‘’Secara kompetensi (BI dan JS, Red) lebih unggul,’’ tegas bupati kelahiran Montong itu.   

Pilihan bupati Fathul Huda tersebut jauh hari sebelumnya sudah diprediksi Jawa Pos Radar Tuban. Berdasar penelurusan track record atau rekam jejak, sejak awal nama BI memiliki peluang lebih besar dibanding dua kompetitornya yang lolos hingga tahap tiga besar,  yakni Purnomosidi dan Asri Buana.

Peluang BI untuk menduduki kursi orang nomor satu di DLH berbekal senioritas dan jam terbangnya di bidang lingkungan hidup. Diketahui, sebelumnya BI adalah sekretaris di DLH sekaligus ditunjuk sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) kepala DLH menggantikan Moelyadi yang purnatugas.

Tak hanya itu. Jauh sebelum menjabat sekretaris DLH, dia juga pernah menduduki jabatan sebagai salah satu kabid di DLH. Bahkan, sebelum itu juga pernah sebagai kepala kantor lingkungan hidup (sebelum berubah menjadi badan/dinas). Artinya, secara pengalaman dan jam terbang, BI lebih mumpuni untuk menduduki kursi pejabat tinggi pratama di DLH.

Sementara untuk nama Purnomosidi dan Asri Buana, secara kompetensi, keduanya juga memiliki keahlian di bidang lingkungan hidup. Hanya, pengalaman dan jam terbang keduanya masih kalah jauh denga BI. Purnomosidi, misalnya. Sebelum menduduki kursi kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dia adalah penyuluh pertanian di eks badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan (BP2KP). Artinya, Purnomosidi merupakan pejabat baru di DLH.

Tidak beda jauh dengan Purnomosidi, pengalaman dan kompetensi Asri Buana di bidang lingkungan juga masih minim. Bahkan, perempuan yang saat ini menduduki jabatan sekretaris dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja (DPMPTS-Naker) ini belum pernah mencicipi atmosfer setingkat kabid di DLH. Karena sebelum menjabat sekretaris DPMPTS-Naker, karirnya lebih lama di badan perencanaan dan pembangunan daerah (bappeda).

Sehingga, pilihan bupati Fathul Huda pada nama BI merupakan keputusan yang cukup tepat untuk menjalankan organisasi DLH. Begitu juga dipilihnya JS, juga merupakan keputusan yang tepat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki JS di bidang pemerintahan.

Sebagaimana penelusuran wartawan koran ini terkait track record keduanya, JS dianggap paling layak dibanding dua kompetitornya. Baik secara senioritas maupun kualifikasi yang dibutuhkan untuk menduduki asisten pemerintah. Itu karena sebelumnya JS menduduki kepala bagian (kabag) pemerintahan dan otonomi daerah setda. Sehingga, secara kualifikasi lebih linier dibanding dua kompetitornya, yakni Mokhammad Mahmud dan Sri Hidajati.

Mokhammad Mahmud, misalnya. Dia saat ini menduduki kursi jabatan kabag organisasi setda. Meski sama-sama berada dalam satu payung sekretariat daerah, namun, secara kualifikasi JS lebih tepat. Apalagi, Mahmud juga masih mengemban tugas yang cukup berat. Yakni, fokus menata organisasi untuk meraih predikat BB dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehingga, Mahmud akan lebih baik difokuskan untuk menata organisasi.

Sementara Sri Hidajati, secara track record, perempuan yang saat ini menjabat kabag humas dan hubungan antarlembaga DPRD ini memang memiliki kompetensi yang mumpuni. Namun, dia dinilai belum memiliki kualifikasi sebagai asisten pemerintahan sekda.

(bj/zak/ds/bet/JPR)

Source link