Buleleng Raih WTP Empat Kali Berturut-turut – Bali Express

BALI EXPRESS, SINGARAJA – Untuk keempat kalinya, Pemkab Buleleng meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017. Prestasi di bidang pengelolaan keuangan ini berturut-turut diraih sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

LHP atas LKPD tahun 2017 diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali, Drs. Yulindra Tri Kusumo Nugroho kepada Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana dan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna, di Gedung BPK RI Perwakilan Bali, Senin (28/5).

Bupati Agus Suradnyana menjelaskan capaian opini WTP untuk keempat kalinya ini berkat kerja keras seluruh pihak di Buleleng. Dirinya mengapresiasi kinerja jajarannya dari Sekda sampai pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya BPK RI Perwakilan Bali juga memiliki andil atas bimbingan dan sinerginya dengan Pemkab Buleleng.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras mengawal pemeriksaan ini dan juga kepada BPK RI yang telah memberikan bimbingan kepada kami,” jelasnya.

Menurutnya, semangat dari pemeriksaan dan pemberian opini oleh BPK RI ini adalah akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Tentunya raihan ini akan menjadi cambuk untuk terus berbenah mewujudkan akuntabilitas di segala lini, termasuk penataan aset daerah.

“Semangat dari pemeriksaan dan opini ini adalah akuntabilitas. Saya bertekad akan terus meningkatkan akuntabilitas tersebut di Buleleng. Tak terkecuali di bidang penataan aset” ujar Agus Suradnyana.

Sejalan dengan raihan tersebut, Kepala Inspektorat Kabupaten Buleleng, I Putu Yasa, menegaskan akan terus melakukan pengawasan terkait Laporan Standar Pengawasan Internal (SPI). Apalagi Buleleng kembali meraih opini WTP. Selain di bidang keuangan, bidang aset akan terus dilakukan. “Kami akan terus melakukan pengawasan internal. Termasuk bidang keuangan dan aset,” ungkapnya.

Putu Yasa menambahkan dari rekomendasi dan temuan BPK RI, sejauh ini di Buleleng tidak ditemukan adanya kerugian negara. Namun, masih ada permasalahan di administrasi. Menurutnya, ini akan terus dikawal dan diberikan pendampingan. Rekomendasi dari BPK diberikan waktu 60 hari untuk menjalankannya.

“Tidak ada kerugian negara. Kita punya waktu 60 hari untuk menjalankan rekomendasi dari BPK,” tandas Putu Yasa.

(bx/dik/yes/JPR)

Source link