Bupati Teken Sendiri Kesepakatan KUAPPAS – Radar Jember

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Jember M. Thoif Zamroni kemarin (11/12) siang. Dia menuturkan jika DPRD Jember sudah melakukan rapat pimpinan usai mendapatkan surat dari Pemkab Jember. “Rapat ini khusus membahas surat dari bupati tentang nota kesepakatan KUAPPAS APBD 2018,” tutur Thoif.  

Di mana dalam surat tersebut tertuang bahwa Bupati Jember Faida sudah menandatangani nota kesepakatan KUAPPAS APBD 2018 sendirian. “Menurut kami itu tidak sesuai dengan aturan. Karena penandatanganan nota kesepakatan KUAPPAS itu harus dilakukan secara bersamaan (antara bupati dan pimpinan DPRD),” tegasnya.

Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di mana dalam pasal 88 ayat 1 yang disebutkan jelas jika penandatanganan harus dilakukan bersamaan. “Peraturannya jelas, bagaimana tata cara penandatanganan KUAPPAS dilakukan,” tuturnya. Sehingga hal itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri seperti surat yang dikirimkan oleh Bupati Jember.

Bukan sekadar tandatangan sendiri, namun Bupati Jember juga memaksakan KUAPPAS yang diajukan oleh Pemkab Jember. Di mana dalam surat nota kesepakatan tersebut, bupati tidak melampirkan kesepakatan yang dilakukan oleh badan anggaran DPRD Jember dan tim anggaran Pemkab Jember tentang KUAPPAS. “Kita bingung juga, apa yang disepakati jika tidak ada lampirannya,” tuturnya. 

Hal inilah yang dianggap pihaknya tidak jelas. Di mana dalam lampiran itu seharusnya ada realokasi terhadap KUAPPAS senilai Rp 125 miliar. Dengan tidak ada lampiran itu, Thoif menganggap jika Bupati Jember seperti memaksa DPRD Jember agar mau menyetujui KUAPPAS APBD 2018 awal yang diajukan oleh Pemkab Jember

 “Karena itu, bupati kami surati kembali untuk melampirkan KUAPPAS yang disepakati,” jelas Legislator Partai Gerindra asal Mayang ini. Pihaknya tentu berkepentingan dengan lampiran itu karena akan mempelajari sejauh mana kesepakatan yang sudah disepakati dan disetujui oleh bupati.

Dia menegaskan jika DPRD Jember tetap kepada keputusan saat dilakukan pembahasan bersama antara TAPD dan Banggar DPRD Jember pada 1 November 2017 lalu. “Kita tetap berpegang teguh pada KUAPPAS APBD 2018 dengan realokasi senilai Rp 125 miliar,” jelas Thoif kemarin. 

Bukan hanya itu, pihaknya juga masih terheran dengan nota kesepakatan yang dikirimkan oleh Bupati Jember. “Karena sesuai dengan Permendagri, harusnya DPRD yang menyiapkan nota kesepakatan itu, kemudian ditandatangani bersama dengan bupati Jember,” jelasnya. Namun, ternyata bupati membuat nota kesepakatan yang dianggapnya belum jelas.

Selain masalah nota kesepakatan, pihaknya sejauh ini masih belum mendapatkan kabar apa pun dari Gubernur Jawa Timur terkait dengan KUAPPAS APBD Jember 2018. Padahal, pihaknya sesuai dengan SE Mendagri jika ada daerah yang belum menyusun APBD 2018 sebelum 30 November 2017 maka harus berkirim surat ke Gubernur selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. “Kalau sudah dilaporkan kita hanya menunggu respon gubernur,” pungkasnya. 

(jr/ram/das/JPR)

Source link