Dalam rapat koordinasi itu, KPU Lumajang menghadirkan 16 perwakilan partai di Lumajang, yakni, 12 parpol lama dan 4 parpol baru. Rakor tersebut dihadirkan juga LSM,  ormas, instansi terkait seperti bakesbangpol, dispenduk capil. Ada juga utusan akademisi dari perguruan tinggi yang ada di Lumajang.

Ketua KPU Lumajang Siti Mudawiyah yang hadir mengisi acara itu menerangkan, saat ini pihaknya memang membuat draft usulan, tentang penetapan dapil. Usulan ke publik nanti pada 26 Januari. “Akan kita uji publikkan saat itu nanti. Sekarang masuk menampung usulan,” ungkapnya.

Baru ketika usulan selesai dan tertampung, sejak 29 Januari sampai 4 Februari akan diajukan ke KPU RI melalui KPU Provinsi. “Penyampaian itu adalah untuk ditetapkan. Karena sifatnya dari kabupaten itu usulan,” ujarnya.

Dari hasil koordinasi siang kemarin, banyak dari audien atau peserta rapat koordinasi yang sepakat untuk tetap. “Tidak menghendaki adanya perubahan dapil. Tetap menjadi lima dapil seperti pemilu 2014 lalu,” ungkapnya.

Memang aspirasi itu menguat. Seiring dengan tidak ada usulan baru yang berkembang. Namun, Mudawiyah menegaskan apa pun aspirasi itu, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dapil, menurut dia tidak ada masalah.

Penataan dapil kata dia mengacu pada tujuh prinsip. Diantaranya pada kesetaraan nilai suara, kohesivitas, integralitas wilayah,  kesinambungan, penataan dapil pemilu sebelumnya, pertambahan jumlah penduduk.

Ada juga acuannya pada data agregrat kependudukan DAK-DAK yang sudah diserahkan Kemendagri kepada KPU RI. “Tujuannya untuk dibuat keputusan dan disampaikan pada KPU RI,” ujarnya.

Selain itu, faktor lainnya adalah jumlah kursi DPRD saat ini. Itu untuk mengetahui Bilangan Pembagi Penduduk (BPPD) yang ada saat ini. “Jadi setelah kita amati, prinsip-prinsip itu tidak ada masalah, tinggal menunggu uji publik nanti. Semua sepakat untuk tetap pada dapil sebelumnya,” pungkasnya. 

(jr/fid/das/JPR)

Source link