Data petani dari dinas pertanian provinsi tidak sesuai dengan data pada sistem manajemen petani Indonesia (Simpi) milik BRI. Sehingga setiap tahun akan dilakukan perbaikan dengan pemberian formulir untuk pendataan baru. ‘’Intinya jangan sampai kartu tani malah menghambat penyaluran pupuk,’’ ujarnya. Sedangkan petani yang belum memiliki kartu tani, menurut Sukarno, tetap bisa melakukan penebusan pupuk secara manual. Asal sesuai dengan RDKK.

Sebelumnya diberitakan, data kartu tani masih banyak yang belum valid. Seperti diungkapkan, Palapi, petani di Desa/Kecamatan Sambong. Menurut dia, data alamat dan kuota pupuk untuk petani tidak tepat. Dalam kartu tani disebutkan alamatnya Kabupaten Sambong. Padahal Sambong nama kecamatan di Kabupaten Blora. Padahal penggunaan kartu tani secara online dan harus sesuai KTP. ‘’Kalau tidak sesuai seperti ini, terus petani ambil pupuknya bagaimana,’’ ujarnya.

Terkait kuota pupuk, lanjut dia, dalam kartu tani miliknya hanya disebutkan mendapat 1,4 kuintal. Padahal lahan garapannya lebih dari satu hektare yang membutuhkan pupuk minimal 3,5 kuintal. Saat dia mempertanyakan masalah tersebut, tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. 

(bj/fud/feb/faa/JPR)

Source link