Debat Pilbup Nganjuk Putaran Dua – Radar Kediri

Berbeda dari debat putaran pertama yang berjalan sampai tujuh segmen, kegiatan yang digelar di Gedung Wanita itu hanya berlangsung enam segmen. Meski begitu, tiga pasangan calon (paslon) berupaya membeberkan semua program yang dimiliki.

Sayang, debat dengan tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyelesaikan persoalan daerah itu, tidak dihadiri semua paslon. Calon wakil bupati (Cawabup) Marhaen Djumadi tidak didampingi pasangannya Novi Rahman Hidhayat. Menurut KPU Kabupaten Nganjuk, Novi berhalangan hadir karena sedang menunaikan ibadah umrah

Sementara dua cabup lain datang dengan pasangannya masing-masing. Yakni Siti Nurhayati-Bimantoro Wiyono dan Desy Natalia Widya-Ainul Yakin.

Di sesi pertama, setiap paslon diberi kesempatan memaparkan visi-misinya. Urutan penyampaian visi-misi disesuaikan dengan nomor urut paslon.

Memasuki segmen kedua, perdebatan mulai terjadi. Moderator yang dipandu Rasyid Anggara, akademisi Nganjuk memberikan pertanyaan bergiliran kepada setiap paslon. Setelah itu, paslon lain menanggapi.

Salah satu yang menjadi perdebatan adalah soal program dalam melayani masyarakat.  Menurut Siti Nurhayati alias Hanung, pemerintah perlu memiliki target dalam pelayanan publik. Jika target meleset, aparatur sipil negara (ASN) perlu mendapatkan pelatihan.

Dia juga menyampaikan tentang E-Government. Jadi semua bentuk pelayanan harus terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kami juga nanti akan melakukan pengawasan,” katanya.

Menanggapi hal itu, menurut Ainul Yakin, permasalahan buruknya pelayanan publik terletak pada pengorganisasian. Salah satunya disebabkan kemampuan ASN yang belum memadai. “Memang harus diberi pelatihan,” ungkapnya.

Adapun Marhaen Djumadi mengatakan, perlunya mengubah mindset dan mental. Sayangnya, politisi PDI Perjuangan ini tidak menjelaskan secara detail cara mengubahnya. “Kita harus menghilangkan mentalitas juragan,” katanya.

Lalu terkait solusi menurunkan angka kemiskinan, rata-rata paslon berbicara masalah teori. Mereka belum konkret menjabarkan program mereka soal kemiskinan di Nganjuk.

Di segmen 3 sampai 5, perdebatan lebih panas. Pasalnya, setiap paslon saling melempar pertanyaan. Misalnya saat pasangan Desy-Yakin menanyakan kepada pasangan Hanung-Bima soal pengertian pelayanan publik dan solusinya.

Menurut Hanung, perlu ada standar pelayanan. Hal itu sudah diatur dalam undang-undang. Namun mendengar jawaban Hanung, pasangan Desy-Yakin merasa belum puas.

Yang menarik adalah perdebatan tentang pendapatan asli daerah (PAD) Nganjuk yang rendah dan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang tidak maksimal.

Menurut Desy, salah satu cara mendongkrak PAD adalah dengan mengembangkan pariwisata. Dengan kemajuan wisata daerah, pundi-pundi pendapatan dari retribusi dan pemasukan lain bisa meningkatkan PAD yang hanya sekitar Rp 300 M pada 2017.   “UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) juga perlu ditingkatkan,” katanya.

Atas jawaban itu, Marhaen masih ragu dengan kontribusi UMKM. Pasalnya, menurutnya, jumlahnya tidak banyak. Setelah itu, Desy menjabarkan kondisi UMKN di Kota Angin.

Yang tidak kalah sengit adalah perbedatan Hanung-Bima dan Marhaen soal pelayanan E-KTP. Marhaen mengenal smart city sebagai solusi mengatasi pelayanan E-KTP. Adapun Bima mengatakan, smart city tidak berkaitan dengan pelayanan E-KTP. “Ada surat keterangan (suket) sebagai pengganti E-KTP,” kata Bima.

Di segmen keenam, setiap paslon menyampaikan closing statement. Ketua KPU Kabupaten Nganjuk Agus Rahman Hakim mengatakan, debat publik tinggal satu putaran lagi. Rencananya, debat putaran ketiga digelar pada 8 Mei nanti. 

(rk/baz/die/JPR)

Source link