Desak Usut Tuntas Tujuh Kasus Korupsi di Pamekasan – Radar Madura

Dalam rilisnya, ada tujuh kasus yang menjadi tanggungan kejari. Pertama, dugaan penyimpangan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Kedua, dugaan peyimpangan dana hibah Disporabud (sekarang Dispora) Pamekasan 2014.

Untuk diketahui, total anggaran hibah yang diduga terdapat penyimpangan itu berjumlah Rp 2 miliar. Penerima sekitar 200 kelompok. Kejari Pamekasan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada 10 Mei 2017.

Ketiga, dugaan mark up pembelian pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) senilai Rp 7,5 miliar. Keempat, dugaan hilangnya beras senilai Rp 12 miliar di Bulog Sub Divre XII Madura.

Kelima, dugaan mark up TPA Bindang senilai Rp 437 juta. Keenam, kasus ad hoc di Disdik Pamekasan senilai Rp 1,9 miliar. Kasus tersebut terjadi pada 2008. Ketujuh, kasus program listrik masuk desa (PLMD) 2005–2008 senilai Rp 8,2 miliar.

Salah seorang orator aksi Fadil mengatakan, Kejari Pamekasan sebagai lembaga penegak hukum harus memberantas korupsi. Namun, kenyataannya masih banyak dugaan kasus rasuah yang belum dituntaskan.

Bahkan yang lebih memalukan, pada 2 Agustus lalu, Kajari Pamekasan yang saat itu Rudi Indra Prasetya tertangkap tangan menerima suap. ”Sangat memalukan, kejaksaan yang seharusnya memberantas korupsi justru tertangkap menerima suap,” katanya.

Tertangkapnya Kajari atas kasus suap oleh KPK mencoreng nama baik Pamekasan. Korps Adhyaksa tercoreng di mata nasional atas kasus tersebut. Dengan demikian, Kajari yang baru harus membuktikan bahwa penegakan hukum masih tajam.

Tunggakan kasus yang belum tuntas segera diselesaikan. Siapa pun orang yang melawan hukum harus dihukum. ”Organisasi mahasiswa kelompok Cipayung di Pamekasan mendorong kejaksaan menuntaskan kasus hukum yang belum selesai,” ujarnya.

Fadil menyampaikan, korupsi harus diperangi. Kejaksaan selaku lembaga penegak hukum perlu menjadi tonggak guna memerangi korupsi. Mahasiswa akan mendukung seluruh upaya kejaksaan dalam memberantas korupsi.

Kajari Pamekasan Tito Prasetyo menemui langsung para mahasiswa. Kepada demonstran Tito mengatakan, tujuh kasus yang menjadi tuntutan kelompok Cipayung itu sudah ditindaklanjuti.

Kasus DD Dasok, Kecamatan Pademawu, jelas dia, sudah naik penyidikan. Lalu, hibah dispora sudah di-SP3 oleh Kajari sebelumnya. Meski demikian, jika ada bukti baru, akan dilakukan pengusutan.

Kasus-kasus yang lain juga ditindaklanjuti. Bahkan ada yang sudah maju ke persidangan. Bila mahasiswa memiliki bukti baru, dipersilakan dilaporkan ke kejari. Koprs Adhyaksa akan menindaklanjuti. ”Salah satu tugas kami, memberantas tindak pidana korupsi di Pamekasan,” tandas Tito Prasetyo.

(mr/pen/hud/han/bas/JPR)