Dewan Pertnyakan Komitmen Perlindungan Lahan Produktif – Bali Express

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappeda Litbang) Buleleng menggenjot penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017-2022. Dalam draft tersebut, fokus pembangunan dilakukan di sektor pertanian, sesuai janji kampanye Bupati Suradnyana dan Wabup Sutjidra.

Dalam sidang paripurna internal yang digelar DPRD Buleleng, draf RPJMD yang disusun disoroti kalangan Dewan Jumat (29/12) kemarin. Bahkan dewan secara khusus membahas RPJMD yang tengah disusun. Selama pembahasan, setidaknya ada 12 poin rekomendasi yang disampaikan oleh dewan.

Hal yang menurut Dewan paling krusial masalah alihfungsi lahan. Wajar saja, mengingat laju alihfungsi lahan di Kabupaten Buleleng tergolong tinggi. Dalam setahun, dari data Dinas Pertanian Buleleng, alihfungsi lahan mencapai seratus hectare. Menurut Anggota Komisi IV DPRD Buleleng, Nyoman Gde Wandira Adi, duet PASS (Putu Agus Suradnyana – Sutjidra )  memang memutuskan sektor pertanian sebagai fokus pembangunan ekonomi Buleleng. Keputusan itu sebagai konsekuensi janji politik yang diambil.

Hanya saja, Wandira mengingatkan agar pemerintah memproteksi lahan-lahan produktif. 

“Alihfungsi lahan itu tinggi sekali. Kalau dibiarkan terus, lama-lama lahannya pertanian kita bisa habis. Kita nggak bisa ngomong berpihak pada pertanian tanpa instrumen proteksi. Kami harap ada aturan hukum untuk memproteksi alih fungsi lahan ini,” kata Wanidra.

Wandira mengatakan salah satu masalah utama yang dihadapi sektor pertanian, ialah alih fungsi lahan dari sawah produktif menjadi pemukiman. Tentu saja berdampak sistemik pada lahan pertanian produktif di sekitarnya.

Sebab ada perubahan alur air, sehingga beberapa sawah berpotensi tidak mendapatkan air. Dampaknya harus dilakukan perubahan alur irigasi, sehingga lahan persawahan bisa mendapatkan air secara optimal dan berkeadilan.

“Nah dalam rancangan awal RPJMD 2017-2022 kami meminta agar dimasukkan upaya mencegah alih fungsi lahan pertanian produktif, melalui penerapan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan,” tegasnya.

Kepala Bappeda Litbang Buleleng, Gde Dharmaja menjelaskan persoalan alih fungsi lahan memang memang sempat muncul pada proses penyusunan draft RPJMD 2017-2022. Dharmaja menyebut, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Salah satunya dengan menerapkan aturan hukum proteksi lahan.

Bahkan salah satu langkah realistis yang bisa diambil, ialah memasukkan lahan pertanian ke dalam jalur hijau. “Saat RPJMD itu memang muncul saat pembahasan. Kami juga sudah memikirkan langkah-langkah lanjutannya. Memang tidak bisa dimasukkan ke dalam RPJMD. Nanti instrumen hukumnya akan dibahas kemudian dan disiapkan instansi teknis,” tegas Dharmaja. 

(bx/dik/ima/yes/JPR)

Source link