Dianggap Masih Kurang Hadir – Radar Jember

(Heru Putranto/Radar Jember)

Peran pesantren terhadap persoalan sosial di masyarakat dinilai berkurang. Bahkan, sering tidak hadir dalam menghadapi persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Hal ini diungkapkan Muhaimin, dosen Fakultas Syariah IAIN Jember. 

Dia menilai fungsi sosial pesantren sebagai komunitas yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat mulai berkurang. Misal pesantren sering tidak hadir di tengah-tengah masyarakat muslim yang sedang menghadapi problem-problem kemanusiaan kontemporer. “Contoh  warga muslim menghadapi kerusakan lingkungan karena operasi pertambangan, pesantren tidak hadir,” jelasnya,

Bahkan, kata dia, hampir 34 persen daratan indonesia telah diserahkan pada korporasi lewat 110.235 izin pertambangan mineral dan batubara. Kawasan pesisir dan laut juga tak luput dari eksploitasi, lebih dari 16 titik reklamasi, penambangan pasir, pasir besi, dan menjadi tempat pembuangan tailing Newmont dan Freeport. “Itu semua harus dibayar dengan kematian warga, kerusakan lahan, dan pola ekonomi masyarakat yang berubah,” tegasnya.

Kejadian itu, kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini, membutuhkan pemikiran dan gerakan nyata komunitas pesantren untuk memberikan solusi. Sehingga pesantren dituntut untuk memikirkan fungsi mulainya, yaitu fungsi advokatif, aksi-aksi nyata dalam bentuk pendampingan, penguatan dan penyadaran atas hak-hak warga.

Perubahan peran sosial itu terjadi pasca reformasi, kebebasan berserikat dan berpendapat dalam demokrasi dirasakan juga oleh pesantren. Pesantren dan elite-nya  turut berkompetisi dalam politik praktis dan struktural. Hal itu  mengakibatkan tenaga dan pikiran kiai banyak terforsir oleh kompetisi  dan  seringkali meninggalkan santri serta pesantren.

Padahal, tegas dia, kiprah politik kiai tidak harus melalui jalur politik praktis yang berorientasi kekuasaan. Namun yang  lebih utama bisa diarahkan pada politik kebangsaan, yakni upaya untuk menggerakkan sumber daya dan pemikiran untuk kebangkitan bangsa. “Usaha untuk berkiprah pada kemaslahatan rakyat,” ujar alumnus Ponpes Nurul Jadid tersebut.

Kemudian, pesantren juga harus hadir memberikan partisipasi dalam perumusan berbagai regulasi dan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Eksistensi pesantren dan elite-nya seharusnya tidak hanya menjadi vote getter pada hajatan politik tahunan. “Seringkali pondok pesantren dijadikan alat partisipasi pasif dalam politik saat pemilu sebagai pendulang suara,” tegasnya. 

Ketika pemerintahan sudah berjalan stabil,  pesantren seringkali ditinggalkan dalam proses pengambilan kebijakan untuk rakyat. Keberadaan pesantren dan elite pesantren yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku politik dan budaya politik masyarakat seharusnya dapat memainkan peran penting. Yakni dalam formulasi setiap kebijakan yang berhubungan langsung dengan tata cara dan nilai yang berkembang di masyarakat.

Oleh karena itu, lanjut dia, pesantren harus lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan zaman. Pesantren juga harus diarahkan untuk refungsionalisasi  sebagai salah satu agen pembangunan dan pengembangan masyarakat. Sehingga pesantren diharapkan tidak lagi sekadar menjadi lembaga pendidikan, tetapi sekaligus menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi, pusat pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

(jr/gus/ras/das/JPR)

Source link