Menurut dia, sebenarnya badan pemeriksa keuangan (BPK) telah memberikan sejumlah rekomendasi terhadap perusahaan macet tersebut. Namun karena penegak hukum keburu masuk (melakukan penyelidikan, Red), sementara ini statusnya masih menggantung. Kini pihaknya  memilih menunggu keputusan tetap dari penegak hukum tersebut.

“Khususnya di perusahaan daerah aneka usaha (PDAU) ini, kita ada masalah terkait dengan hazad atau penyimpangan,” katanya.

Arifin berencana akan mengevaluasi semua perusahaan daerah ini. Kemudian, menghimpun perusahaan tersebut dalam satu wadah perseroan (holding company). “Inisatif pembentukan holding company ini muncul melihat belum maksimalnya pengelolaan perusahaan milik daerah,” katanya.

Seperti pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang masih kurang maksimal. “Pendapatannya kurang dan pencatatannya masih ada yang salah. Semua sudah kita tindak lanjuti,” akunya.

Arifin menambahkan, kondisi itu juga diketahui BPK. Sehingga tahun ini Pemkab Trenggalek masih mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut dia, selama ini pengelolaan BUMD tersebut di bawah bagian perekonomian. Itu kurang efektif lantaran bagian tersebut cenderung pada wilayah birokrasi. Berbeda jika nanti ada perusahaan induk yang mengatur semua perusahan ini yang lebih profesional.

“Yang kita butuh, mereka yang berlatarbelakang entrepreneur, bukan dari birokrat,” imbuhnya.

Arifin melanjutkan, kerja tak ringan pemerintah berikutnya adalah menyiapkan pembentukan holding company. Misal, terkait pengisian personel dalam perusahaan induk tersebut. Artinya, jika belajar dari pengalaman sebelumnya tidak hanya sekadar menunjuk personel, tapi mereka yang benar mampu. Itu karena modal untuk usaha tersebut berasal dari keuangan daerah.

“Kita harus seleksi direktur lebih ketat lagi,” katanya.

Terkait dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera (PT BPR BPS), dia menyebutkan bahwa sudah ada tinjauan otoritas jasa keuangan (OJK). Berikutya, akan dilakukan pencatatan aset yang ada di perusahaan tersebut.

“Kalau pencatatan sudah selesai, nanti kita ambil keputusan apakah di-merger dengan BPR Jwalita atau dijual asetnya untuk dikelola atau sharing dengan pihak-pihak lain yang mau berinvestasi,” paparnya. (hai/ed/and)

(rt/lai/ang/JPR)