Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Gede Wisnaya Wisna terungkap jumlah warga muskin di Buleleng yang ditanggung Pemerintah Pusat melalui KIS sebanyak 256.334 jiwa. Rupanya dari jumlah tersebut, belum semua tercover jaminan kesehatan KIS.

Solusinya, warga yang tak tercover ditanggung oleh Pemkab dan Pemprov Bali sebanyak 117.439 jiwa. Maka pada tahun 2017, Pemkab dan Pemprov Bali menangung KIS bagi warga yang tercecer tersebut. Tetapi, hingga bulan Oktober 2017, ternyata kuota JKN KIS 117.439 sudah habis. Sedangkan, permintaan KIS masih tinggi.

Atas kondisi tersebut, Pemkab Buleleng kembali mengusulkan kepada Pemprov Bali tambahan kuota. Namun, dari Pemprov Bali hanya menyetujui tambahan kouta itu sebanyak 30 persen dari tanggungan sebelumnya. Atau sekitar 35.231 jiwa.

Kepala Dinas Sosial Buleleng Gede Komang menjelaskan selama ini warga miskin datanya masih tercecer lantaran belum tercantum dalam Data Basis Terpadu (DBT). Bahkan, pihaknya menegaskan bahwa di tahun 2018 dan seterusnya, Dinsos Buleleng tidak lagi secara langsung merekomendasikan KIS kepada masyarakat.

“Sekarang Dinsos tidak boleh lagi mengeluarkan rekomendasi seperti dulu agar warga miskin tercover JKN KIS. Tapi nanti rekomendasi akan dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan Data Basis Terpadu yang dikeluarkan pemerintah pusat. Data itu dalam bentuk CD yang sudah diserahkan kepada para perbekel sejak tahun 2016 lalu” ujar Gede Komang

Menurutnya, dalam DBT tersebut tercantum nama warga penerima KIS di masing-masing desa dan kelurahan di Buleleng. “Jadi, prosedur pengusulan KIS warga masih tercecer di 148 desa dan kelurahan tidak lagi melalui Dinsos, cukup mendaftar di masing-masing desa berdasarkan form 34 dengan berdasarkan data DBT,” jelasnya.

Selanjutnya, data warga tercecer diinput dari desa dan kelurahan, dikirim melalui form 34 kepada Dinsos Buleleng. Ketika data dari form 34 diterima, maka Dinsos akan melakukan cross chek terhadap data tersebut. Tujuannya untuk memvalidasi apakah benar calon penerima KIS tersebut sesuai dengan 11 kriteria kemiskinan. Jika lolos, barulah diusulkan kepada pihak BPJS.

Nantinya, usulan pengajuan KIS selambat-lambatnya dilakukan tanggal 20 tiap bulannya. Tetapi, kalau sudah lewat dengan tanggal ditentukan, maka akan diajukan pada bulan berikutnya.

Proses usulan tak berhenti sampai disitu. Selanjutnya, data yang sudah diterima oleh BPJS akan digodok lagi bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk memvalidasi NIK dan Nomor KK.

“Data NIK dan KK harus sesuai. Jangan sampai namanya beda, tapi NIKnya sama. Kalau begitu kasusnya, KIS tidak bisa keluar. Banyak terjadi begitu, orangtuanya dapat KIS, anaknya tiga tapi dua anaknya tidak mendapatkan KIS. Nah, kalau sudah terjadi begitu, segera konfirmasi kepada pihak BPJS bukan kepada Dinsos,” ujarnya. 

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Gede Wisnaya Wisna menyebut penambahan kuota JKN KIS menyedot anggaran sebesar Rp 9,4 miliar. Nantinya, dana Rp 9,4 miliar akan dibayar oleh Pemerintah Buleleng bersama Pemerintah Provinsi. “Rencananya, anggaran Rp 9,4 miliar itu pembayarannya dilakukan oleh kabupaten Buleleng sebesar Rp 4,51 miliar, sisanya Rp 4,89 dibayar oleh Pemprov” kata Wisnaya.

Wisnaya berharap dengan adanya penambahan kuota JKN KIS ini nantinya masyarakat miskin bisa tercover jaminan kesehatan tersebut. Selain itu Pemerintah desa juga diminta untuk selalu mengupdate data warganya sehingga penerima JKN KIS tepat sasaran. 

(bx/dik/yes/JPR)

Source link