DLHKP Kantongi Surat Penghentian Penambangan Das Konto – Radar Kediri

Hal ini disampaikan oleh Kepala DLHKP Mustika Prayitno Adi pada Jawa Pos Radar Kediri. “Kami telah menerima surat penghentian pertambangan di DAS Konto dari P2T,” paparnya.

Lebih lanjut, Mustika memaparkan meski saat ini dua pertambangan yaitu PT Gemilang Bumi Sarana dan PT Bintang Timur Sumber Alam telah memiliki izin dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) namun surat pemberhentian dari P2T bisa jadi pertimbangan.

Menurut Mustika, alasan P2T mengeluarkan pemberhentian terhadap pertambangan tersebut karena dampak sosial yang muncul. Sebagaimana hingga saat ini DAS Konto seluas 200 hektare tersebut dibuat lahan pertanian oleh 600 KK. Belum lagi para buruh tani atau pekerja lain. “Alasan P2T ini lebih kepada dampak sosial yang diakibatkan karena 600 KK petani harus kehilangan mata pencahariannya,” ungkap Mustika.

Ditanya apakah DLHKP mengeluarkan larangan terhadap pertambangan ini, Mustika menyatakan bahwa telah dikumpulkan fakta dan data dari lapangan. Tapi ia akan menyatakan secepatnya untuk memberikan keputusan. “Sudah dikumpulkan fakta dan data dari observasi lapangan,” paparnya.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa asal muasal penolakan warga yang memiliki lahan di DAS Konto dengan dua perusahaan pertambangan tersebut adalah kurang adanya sosialisasi.

Sebagaimana seharusnya perusahaan memberikan sosialisasi jauh-jauh hari. Bukan langsung mendadak sehingga warga merasa dirugikan. “Harusnya sosialisasi harus dilakukan pada warga bahkan sebelum izin pada BBWS, karena itu penting,” ungkapnya.

Saat ini wilayah DAS Konto menjadi lahan pertanian bagi warga sekitar. Ada tiga desa yang kehidupannya bergantung pada areal ini. Yakni Desa Krecek, Desa Blaru, serta Desa Karangtengah di Kecamatan Badas. Meski PT Gemilang Bumi Sarana telah mengantongi izin dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi Jatim, pertambangan galian C ini berpotensi merugikan warga.

Total lahan yang bakal ditambang oleh PT Bintang Timur Sumber Alam dan PT Gemilang Bumi Sarana seluas 200 hektare. Total lahan seluas itu dibuat lahan tani sekitar 600 kepala keluarga (KK). Mereka terancam mata pencahariannya.

Selama ini, kawasan DAS Konto telah dimanfaatkan untuk bercocok tanam padi. Bahkan setiap tahun, warga dapat panen tiga kali dengan hasil panen yang bagus. Sulton Imron, salah satu petani yang terkena dampak, menolak tambang galian C tersebut. “Kami menolak karena selama ini kami hidup menggarap tanah itu,” tuturnya.

Sebelumnya, perwakilan warga sempat meminta DLHKP untuk menolak pertambangan di DAS Konto, Selasa (8/5). Warga tak sendiri, mereka didampingi Triwiyanto, anggota DPRD Kabupaten Kediri dari Partai Demokrat.

Dari hasil penyampaian aspirasi tersebut, belum ada keputusan.

Pasalnya, pihak LH harus mengkaji ulang dan mengobservasi di aliran DAS Konto tersebut. Pun mempertimbangkan tuntutan dari warga yang tergabung dari Desa Krecek, Desa Karangtengah, dan Desa Blaru.

(rk/*/die/JPR)

Source link