Eks Kabid Dispertan Kota Pasuruan Divonis 3 Tahun – Radar Bromo

DIVONIS: Erdeny Dinarta.
(Dok. Radar Bromo)

PASURUAN – Erdeny Dinarta, terdakwa korupsi eks tanah bengkok milik Pemkot Pasuruan bakal lebih lama menghabiskan waktunya di balik jeruji besi.

Eks Kabid Dinas Pertanian (Dispertan) ini divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam sidang beragendakan putusan yang dilaksanakan Jumat (6/7) lalu, majelis hakim mengungkapkan Erdeny terbukti bersalah menggelapkan uang sewa senilai Rp 386 juta.

Karena itu, ia diputus dengan pidana tiga tahun, dengan kewajiban membayar uang pengganti Rp 386 juta atau subsider 1 tahun.

Selain itu, Erdeny juga diminta untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara.

Putusan dari majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntutnya dengan pidana kurungan selama 4 tahun dan uang pengganti Rp 386 juta subsider 1 tahun penjara.

“Atas putusan dari majelis hakim, sesuai permintaan Erdeny, kami masih pikir-pikir. Kami akan menyampaikan keputusan kami terkait hal ini pekan depan, ”jelas penasih hukum (PH) terdakwa, Lusi Rosanti.

Berbeda dengan kuasa hukum terdakwa yang masih pikir-pikir, Kasi Pidsus Kejari Kota Pasuruan Siswono sejatinya mengaku puas dengan putusan yang dijatuhkan hakim.

Sebab putusan ini tidak berbeda jauh dengan tuntutan yang disampaikan JPU. Namun, karena terdakwa masih pikir-pikir, pihaknya juga mengambil tindakan pikir pikir.

“Putusan dari majelis hakim lebih rendah dari tuntutan kami yakni 4 tahun pidana. Kami juga masih piker-pikir sama dengan terdakwa,” terang Siswono.

Seperti diketahui, pengusutan kasus ini bermula saat seksi Intel Kejari mendapatkan laporan.

Terkait indikasi tindak pidana korupsi pada program pemanfaatan eks bengkok di Dispertan. Program pemanfaatan ini berupa program pemanfaatan lahan bengkok milik pemkot untuk petani.

Lahan yang dimanfaatkan seluas 163 hektare. Pengelolanya adalah kelompok buruh tani (KBT) bentukan Dispertan.

Namun, dalam kurun waktu 2012-2015, uang sewa tidak disetorkan. Selain itu, penyidik menemukan pengelolaan lahan eks bengkok seluas 21 hektar ini dikelola Dispertan, seharusnya KBT.

(br/riz/rf/rf/JPR)

Source link