Fokus pada Pelarangan – Radar Kediri

Menurut Ketua Pansus Raperda Mihol DPRD Kabupaten Kediri Mudhofir, saat ini pansus bekerja keras menyelesaikan raperda tersebut. Salah satunya dengan melakukan studi banding ke Surabaya. Kebetulan, saat ini juga melakukan pembahasan raperda mihol.

“Perdanya larangan mihol (di Surabaya) sudah diparipurnakan, sudah disahkan, tetapi sampai sekarang belum turun dari gubernur,” beber politisi asal Fraksi PKB. Mengambangnya keputusan perda di Surabaya ini ditengarai Mudhofir karena ada beberapa pihak yang belum menerima.

Sementara itu, Mudhofir menjelaskan proses pembahasan diyakini akan berlangsung lancar. Sebab, masyarakat Kediri dan tokoh agama mendukung penuh pelarangan mihol ini secara total.

“Untuk soal apakah nanti di acc atau tidak yang penting diajukan dulu, karena ini pas nuansa semangat masyarakat Kediri antusias juga tak hanya mengendalikan dan melakukan pengawasan tapi pelarangan,” tutur Mudhofir.

Adapun pembahasan untuk membuat Perda tentang minuman beralkhohol ini menurut Mudhofir sudah pada 65%. Pihaknya saat ini masih meninjau dan mendalami untuk membawa Perda itu pada pelarangan perdagangan mihol. Terlebih untuk membawa Perda tersebut pada pelarangan masih terbentur dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Alkhohol. Bukan pelarangan minuman beralkhohol.

“Tapi kalau suasana masyarakat mendukung penuh ya kita akan gali dan didalami lagi, dibahas kira-kira nanti apakah kita bisa meniru Surabaya,” ungkapnya.

Untuk diketahui sebelumnya Pansus DPRD telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak baik itu dari Kejaksaan dan disperindag dan lingkungan, serta Badan Izin Terpadu. Pun telah dilakukan teken dan permintaan pendapat hukum. Hal ini bertujuan untuk membentuk materi hukum. Pembahasan terakhir juga akan menaikkan sanksi terhadap pelanggar minuman beralkhohol. Agar pelaku jera dan tak mengulangi perbuatannya. Adapun saat ini Perda yang masih berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 1962 sebagaimana diubah Perda No. 4 tahun 1977 tentang Pajak Penjualan Minuman Keras di Kabupaten Kediri.  Di mana sanksi yang diberikan masih lemah.

“Ini sambil menunggu kepastian apakah nanti bisa kita bawa ke pelarangan minuman beralkhohol atau tidak,” pungkas Mudhofir.

(rk/*/die/JPR)

Source link