Gara-gara Ini Pegawai Kontrak Dinkominfo Dilaporkan ke Polres – Radar Kudus

Kapolres Blora AKBP Saptono melalui Kasatreskrim AKP Herry Dwi Utomo mengaku, ada tiga pelapor yang datang untuk melaporkan Rudi Hariyanto. Namun hingga saat ini yang bersangkutan belum dipanggil dan diperiksa. ”Besok kita panggil pelapor untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” katanya.

Siapa saja yang melaporkan, kasatreskrim belum bisa menyebutkan identitasnya. Namun yang pasti pihaknya bertekad mengusut tuntas persoalan tersebut. Sebab, di samping melibatkan banyak orang, juga menyeret banyak PNS.

Pihaknya juga mengimbau para korban segera melapor apabila merasa dirugikan atau menjadi korban. Sebab, perkara ini kalau tidak ada laporan pihaknya tidak bisa mengusutnya. “Silakan lapor kepada kami,” tegasnya.

Sebelumnya, Dinkominfo juga sudah menunda gaji Rudi Hariyanto sejak April lalu. Sebab, sudah satu bulan lebih tidak masuk kantor. Bahkan dia terancam kehilangan pekerjaannya.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk sanksi karena sudah tidak pernah aktif dan masuk kerja. Meski begitu saat ini Rudi masih berstatus tenaga kontrak. Ini sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi dinas kepada Rudi yang sudah mengabdi sejak 2006 silam.

Sugiyono, kepala Dinkominfo juga menyesalkan tindakan yang bersangkutan. Sebab, apa yang terjadi sudah membawa dampak buruk bagi citra dinas yang dipimpinnya. Untuk itu, dia mengimbau semuanya tidak main-main dengan pengadaan tenaga kerja dan lainnya. Sebab, saat ini sudah eranya keterbukaan. Kapanpun kalau ada pengangkatan CPNS pasti diumumkan dan dapat dilihat secara umum. Sudah tidak lagi zamannya percaya seperti hal-hal tersebut. Sebab pasti ketahuan dan terbongkar.

Seperti diketahui, terbongkarnya salah satu oknum PNS di Dinas Perumahan Pemukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Blora yang menjadi calo perekrutan tenaga honorer menggegerkan banyak pihak. Sebab, korbannya tidak hanya satu dua, tapi puluhan.

Modus yang dipakai mengaku mempunyai link atau jaringan untuk bisa meloloskan menjadi tenaga honorer di berbagai instansi. Mulai Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, Diknas, Pariwisata, Kemenkumham, PU, DKK, bidan, perawat, Dinpertan, RSUD, Tenaga Honorer Daerah Blora (Honda) dan Binamarga.

Besaran uang yang ditarik bervariasi. Mulai Rp 20 juta, Rp 25 juta, Rp 30 juta, Rp 40 juta, Rp Rp 70 juta, Rp 75 juta, hingga Rp 100 juta. Bahkan sampai ratusan. Saat ini ada yang sudah dikembalikan, dicicil, ada juga yang sama sekali belum dibayar. Hanya mendapatkan janji manis para pelakunya.

Beberapa oknum dinas juga ikut disebut-sebut bermain atau menjadi calo dalam pusaran kasus ini. Meski banyak juga yang malah menjadi korbannya. Mulai tenaga kontrak, PNS, Polisi, Tentara, LSM dan lain sebagainya.

(ks/sub/lil/top/JPR)