Hanya 22 dari 804 PAUD Terakreditasi – Radar Madura

Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Disdik Bangkalan Jufri Kora menyampaikan, hanya 22 kelompok bermain (KB) dan taman kanak-kanak (TK) yang terakreditasi. Padahal, PAUD di Kota Salak berjumlah 804 lembaga.

Ratusan PAUD itu terdiri atas satu TK negeri, 395 TK swasta, dan 286 KB swasta. Kemudian, 15 lembaga tempat penitipan anak dan 107 lembaga satuan PAUD sejenis. ”Tahun ini kami ajukan 208 lembaga untuk bisa akreditasi,” ungkapnya Senin (5/2).

Jufri belum mengetahui kuota akreditasi dari badan akreditasi provinsi (BAP) PAUD dan PNF tahun ini. Berdasar informasi, hanya sekitar 600 kuota PAUD yang akan diakreditasi se-Jawa Timur. ”Bangkalan akan dapat berapa, belum tahu,” ucapnya.

Dirjen PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengingatkan lembaga yang belum terakreditasi. Khawatir ada kebijakan bahwa bantuan hanya akan diberikan kepada lembaga yang sudah terakreditasi. ”Bisa jadi peringatan, bisa juga motivasi,” tuturnya.

Dengan peringatan itu, diharapkan ada suntikan dana dan kuota akreditasi yang memadai. Jika per tahun kurang 50 lembaga, diperkirakan hingga 2020 ratusan lembaga PAUD belum memiliki legalitas dari hasil uji asesor. ”Sehingga lembaga di Bangkalan yang sudah siap diakreditasi dapat ter-cover semua,” harapnya.

Disdik Bangkalan mendapat tambahan bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD Rp 13 miliar pada 2018. Dengan demikian, jumlah siswa dan lembaga yang memperoleh bantuan tahun ini lebih banyak. Lembaga yang mengajukan sudah terdaftar di daftar pokok pendidikan (dapodik) dan jumlah siswa lebih dari 12 orang.

Dana tersebut untuk beberapa kegiatan. Misalnya, pengadaan alat bermain siswa, alat peraga belajar, dan alat-alat belajar lainnya. Contohnya, pensil dan spidol, buku, serta buku gambar. Fasilitas dan sarana itu juga masuk dalam penilaian akreditasi. ”Realiasasinya kapan, kami masih menunggu juknis. Tapi, yang pasti tetap akan direalisasikan,” janjinya.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Hosyan Muhammad meminta disdik aktif melakukan pendampingan lembaga yang belum terakreditasi. Ratusan PAUD yang belum terakreditasi itu karena baru berdiri. ”Persyaratan akreditasi salah satunya harus ada lulusan,” ucapnya.

Politikus PPP itu juga berharap lembaga pendidikan yang belum terakreditasi segera jemput bola. Status terakreditasi sangat dibutuhkan untuk jaminan mutu pendidikan. ”Bukan cuma menyediakan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dengan pemerintah harus bersinergi,” tukasnya. 

(mr/bad/luq/bas/JPR)